Mengenal LMKN dalam Polemik Royalti Ahmad Dhani-Once

LMKN didirikan mengacu pada UU No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mengamanatkan kepada LMKN untuk menangani pengumpulan royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik di Indonesia. Pada periode pertama, Komisioner LMKN dilantik pada 20 Januari 2015 oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

Lembaga ini memiliki visi untuk meningkatkan pendapatan royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik di Indonesia dan terdistribusinya royalti penggunaan karya cipta lagu dan/atau musik kepada pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait.

Sedangkan, LMKN berupaya mencapai visi tersebut dengan menjalankan misi menyelenggarakan manajemen royalti penggunaan karya cipta lagu dan/atau musik secara transparan, proporsional, dan adil sesuai ketentuan yang berlaku.

LMKN mempunyai kewenangan untuk mengoleksi (mengumpulkan) royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik dari para pengguna komersial dengan tarif yang ditetapkan dan disahkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan mendistribusikannya kepada para Pencipta, Pemegang Hak dan Pemilik Hak Terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Pencipta memiliki Hak moral dan Hak ekonomi atas ciptaannya. Selain Hak Cipta terdapat juga Hak terkait yaitu Hak ekslusif yang meliputi Hak moral Pelaku Pertunjukan, Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan dan Hak ekonomi Produser Fonogram.

LMKN juga bertanggung jawab untuk memperkuat perlindungan hukum atas hak cipta dan hak terkait, serta mengembangkan kegiatan yang mendukung penggunaan karya-karya tersebut. LMKN juga punya kewenangan untuk mengawasi para LMK yang bertugas dalam distribusi.

Di Indonesia, terdapat sekitar 11 LMK yang dinaungi oleh LMKN, seperti Wami, KCI, RAI, Pappri, ARDI, Pelari, Selmi, maupun Prisindo. Lembaga ini bertugas menjadi kepanjangan tangan dari LMKN untuk mengelola dan mendistribusikan royalti karya cipta yang sudah dikumpulkan oleh LMKN. Dengan demikian, LMKN adalah satu-satunya ‘pintu’ penghimpun royalti hak cipta dan hak terkait.

Kini, Komisioner yang menjabat di LMKN memasuki periode ketiga yang disahkan melalui ketetapan Permen Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2022 dan dilantik 20 Juni 2022. Mereka akan bekerja untuk masa tugas 2022-2025.

Adapun susunan komisioner LMKN saat ini adalah sebagai berikut:

A. Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta:

1. Andre Hehanussa
2. Dharma Oratmangun
3. Waskito
4. Makki Omar
5. Tito Sumarsono

B. Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait:

1. Bernard Nainggolan
2. Ikke Nurjanah
3. Johnny Maukar
4. Yessy Kurniawan
5. Marcel Siahaan

Pada awal Januari 2023, LMKN mengumumkan total pendapatan royalti yang berhasil dihimpun selama tahun 2022 mencapai Rp35 miliar. Perincian pendapatan ini terbagi menjadi dua semester, yakni Rp10,3 miliar di semester pertama dan Rp24,7 di semester kedua 2022. Untuk pendapatan semester kedua 2022, rencananya akan didistribusikan kepada para pencipta lagu dan musisi yang berhak atas karya tersebut, pada Lebaran 2023 ini melalui 11 LMK.

Ketua LMKN, Dharma Oratmangun, mengatakan pendapatan di semester kedua ini cukup meningkat signifikan dari sebelumnya. “Penghimpunan royati 1 pintu melalui LMKN ini adalah bukan hal yang mudah mengingat kerjasama dan koordinasi serta komunikasi dalam melakukan penghimpunan merupakan hal yang sangat perlu dalam perjalananan keseharian untuk bertemu dengan para pengguna,” ujarnya seperti dikutip dari laman resmi lmkn.id.

Ke depan, proses pengumpulan royalti ini akan lebih ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi melalui aplikasi, sehingga bisa lebih mudah dan terarah. “Selain itu komitmen transparansi yang LMKN pegang teguh akan menjadi suatu hal yang sangat penting mengingat ini merupakan isu besar sebelumnya yang perlu dipertanggungjawabkan kepada publik, khusunya para pemberi kuasa,” katanya.