Pemenang Sayembara Dipilih, Gedung DPR di IKN Bakal Dibangun 2024

08 Jun 2023, 09:32 WIB

Prosesi penyatuan tanah dan air di IKN Nusantara, Senin (14/3). (tangkapan layar YouTube Setpres)

Jakarta, FORTUNE - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, di hadapan Komisi V DPR mengatakan bahwa pembangunan gedung parlemen di Ibu Kota Nusantara (IKN) ditargetkan akan dimulai pada 2024. Kementerian PUPR telah menetapkan pemenang sayembara untuk mengerjakan pembangunan tersebut.

Menurutnya, Kementerian itu saat ini tengah menindaklanjuti detail rancangan gedung tersebut.

Sebelumnya, Kementerian PUPR menetapkan pemenang Sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan Bangunan Gedung di IKN untuk Kompleks Istana Wakil Presiden, Kompleks Perkantoran Legislatif, Kompleks Perkantoran Yudikatif, serta Kompleks Peribadatan.

Progres pembangunan IKN telah mencapai 29,8 persen

Dalam kesempatan itu pula Basuki menyatakan progres pembangunan IKN telah mencapai 29,87 persen. Hingga kini, 39 paket pekerjaan senilai Rp 24,16 triliun dalam proses konstruksi, kemudian 37 paket pekerjaan senilai Rp 21,41 triliun dalam proses lelang.

Dukungan anggaran infrastruktur IKN dari Kementerian PUPR pada 2023 mencapai Rp26,67 triliun, terdiri dari bidang sumber daya air Rp1,14 triliun, bina marga Rp9,72 triliun, cipta karya Rp11,58 triliun, perumahan Rp4,2 triliun, dan bina konstruksi Rp0,03 triliun.

"Kami laporkan bahwa untuk di IKN sekarang ini ada pekerja sekitar 8.000 orang. 30 persennya adalah tenaga lokal yang sudah kami berikan pelatihan-pelatihan dan sertifikasi tenaga kerjanya," kata Basuki.

Pembangunan akan berlangsung hingga 2045

Basuki mengatakan IKN akan dibangun secara bertahap hingga 2045 dengan mengusung konsep Future Smart Forest City of Indonesia sehingga tetap memperhatikan aspek lingkungan.

Pada tahap awal, yakni dalam rentang 2022–2024, pembangunan menyasar kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) seluas 6.671 hektare.

Di dalam kawasan inti tersebut terdapat infrastruktur prioritas yang akan dibangun oleh Kementerian PUPR, seperti istana kepresidenan, masjid negara, perkantoran kementerian/lembaga, penataan kawasan sumbu kebangsaan dan tripraja, hunian ASN, jalan akses dan jalan lingkungan tahap awal, serta infrastruktur dasar permukiman seperti penyediaan air baku melalui Bendungan Sepaku Semoi serta beberapa bendungan lainnya.

Dia mengaku tidak ada kendala berarti dalam pembangunan fisik kawasan baru tersebut.