Jakarta, FORTUNE - Pemerintah berkomitmen untuk membenahi badan usaha milik negara (BUMN) melalui efisiensi, konsolidasi, dan penutupan perusahaan yang tidak produktif. Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan 700 BUMN yang mengalami kerugian hingga akhir 2026.
“Sampai Desember yang akan datang, sasaran kita 700 BUMN kita tutup,” ujar Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Kamis (22/10).
Menurut data terbaru, Prabowo mengatakan terdapat 364 BUMN yang telah ditutup dari 1.074 BUMN per Rabu (21/10) malam. “Yang tidak efisien, yang merugi, yang selama ini buat laporan keuangan palsu, kita tutup. Konsentrasi kepada BUMN yang menghasilkan untuk rakyat,” kata Prabowo.
Kepala Negara menyampaikan bahwa pembenahan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengembalikan pengelolaan perekonomian nasional pada amanat Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Meski demikian, Prabowo mengatakan bahwa proses pembenahan struktur BUMN tidak dapat dilakukan secara instan.
“Sekian puluh tahun kekayaan kita bocor, luar biasa. Tapi kita sekarang berani. Kita ubah, kita kembali ke pasal 33 dan 34 Undang-Undang 1945. Pengalihan ini, perbaikan ini tidak bisa seketika,” ujar Presiden Prabowo.
Prabowo mengklaim, dua tahun pemerintahannya telah bekerja dan membuktikan hasil. Menurutnya, BUMN yang selama ini terus merugi telah ditutup, sementara sebagian BUMN yang sebelumnya tidak bisa meraih untung kini sudah mencetak laba.
“Tapi kita sudah buktikan dalam 2 tahun kita bekerja, sudah kita buktikan. BUMN-BUMN yang rugi terus, kita tutup. Yang tadinya tidak bisa untung, sekarang sudah untung. Ada yang untung 900 persen, ada yang 200 persen, ada yang 300 persen. Kita bertekad sekarang untuk efisiensi,” kata Presiden Prabowo.