Pemerintah Kuasai Aset Obligor BLBI Bernilai Triliunan Rupiah

Sri Mulyani memastikan, pemerintah akan terus mengejar obligor BLBI agar membayar kewajiban yang total nilainya Rp111 triliun. Bahkan, dana yang telah dikeluarkan pemerintah selama 22 tahun itu akan ditagih hingga keturunan para obligor.

"Saya akan terus meminta kepada tim untuk menghubungi semua obligor ini termasuk kepada para keturunannya karena barangkali sekarang usahanya sudah diteruskan oleh para keturunannya. Jadi, kita akan bernegosiasi atau berhubungan dengan mereka untuk mendapatkan kembali hak negara," katanya.

Sejauh ini, pemerintah melalui Satgas BLBI juga telah memanggil sejumlah pihak terkait hak tagih dana BLBI. Surat panggilan dikirimkan secara tertutup kecuali bagi pihak-pihak yang mangkir lebih dari dua kali atas panggilan tersebut.

"Kita selama ini memanggil dua kali secara personal. Artinya, kita tidak publikasikan. Karena kalau ada niat baik dan mau menyelesaikan kita akan membahas dengan mereka. Namun kalau sudah dipanggil satu kali tidak ada respons, dua kali tidak ada respons, maka kami akan mengumumkan ke publik," jelasnya.

Bendahara negara juga mengingatkan bahwa tantangan Satgas BLBI ke depan akan semakin sulit terutama berkaitan dengan aset-aset yang berada di luar negeri. Karena itu, ia meminta kerja sama antara penegak hukum dalam Satgas makin dikuatkan.

"Kita mungkin akan berhadapan dengan aset-aset yang ada di luar negeri yang aset dan yuridiksi dan sistem hukumnya akan berbeda. Dan pasti membutuhkan proses hukum yang lebih kompleks," imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menegaskan proses penagihan hingga penguasaan aset yang dilakukan pemerintah ini merupakan proses hukum perdata.

"Saya ingin menekankan bahwa proses yang kita lakukan ini adalah proses hukum perdata, karena hubungan antara debitur dan obligor dengan negara adalah hubungan hukum perdata, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah," jelasnya.

Kendati demikian, bukan tak mungkin terdapat unsur pidana jika dalam prosesnya obligor melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan. Di antaranya, memberikan keterangan serta dokumen palsu palsu kepada Satgas BLBI hingga pengalihan aset yang sah dimiliki negara.

"Oleh sebab itu meskipun kita upayakan sepenuhnya selesai sebagai hukum perdata, bukan tidak mungkin jika nanti di dalam perjalanannya bisa mengandung atau disertai tindak-tindak pidana," kata dia.

Mahfud juga berharap agar proses penagihan piutang ini bisa selesai sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan Presiden Jokowi, yakni pada Desember 2023.

"Pekerjaan kami baru dimulai, dan dengan ridho Allah semoga ikhtiar baik kita dimudahkan untuk menyelesaikan dan memulihkan hak tagih negara, atas piutang negara dana BLBI," jelasnya