Jakarta, FORTUNE - Presiden Prabowo Subianto menitahkan percepatan realisasi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) nasional dengan target yang terhitung raksasa: 100 gigawatt (GW). Implementasi program ini diminta segera tancap gas mulai tahun ini juga. Fokus utamanya adalah menggeser dominasi pembangkit berbasis diesel yang selama ini membebani ongkos energi di berbagai pelosok Tanah Air.
Arahan bernada mendesak tersebut meluncur dari lisan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, usai menghadap Presiden di Istana Merdeka, Selasa (21/4). Brian mengatakan Presiden Prabowo menaruh perhatian khusus terhadap progres pembangunan energi surya yang dianggap sebagai kunci kemandirian energi.
“Bapak Presiden menanyakan perkembangannya dan meminta agar itu dipercepat,” kata Brian sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Sebagai langkah pembuka, pemerintah mematok target moderat namun menantang untuk tahun berjalan: tambahan kapasitas 17 GW. Peta jalannya telah digariskan. Sekitar 10 GW diharapkan terkumpul dari program de-dieselisasi atau pengurangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Sementara itu, 7 GW sisanya bakal dipasok dari instalasi unit PLTS baru.
Angka-angka ini merupakan hasil kalkulasi silang antara Kementerian ESDM, PLN, Danantara, hingga akademisi.
“Kira-kira 17 gigawatt bisa dilakukan instalasi PLTS,” ujar Brian.
Dalam orkestrasi besar ini, PT PLN (Persero) ditunjuk sebagai dirigen utama yang akan menentukan koordinat titik-titik pembangunan di seluruh penjuru nusantara.
Namun, ambisi sebesar 100 GW mustahil tercapai tanpa merombak belantara regulasi yang selama ini dianggap kaku. Menyadari hal itu, pemerintah kini tengah menyiapkan karpet merah lewat jalur deregulasi.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menegaskan bahwa pihaknya sedang menggodok penyederhanaan aturan yang akan menghapus sekat-sekat kategori PLTS.
“Kami sedang melakukan pembahasan deregulasi PLTS. Jadi ke depan tidak perlu lagi dibedakan antara PLTS atap, floating, atau ground-mounted, semua bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi,” ujar Eniya dalam acara Peluncuran 1,3 GW PLTS Atap yang digelar secara virtual, Selasa (21/4).
Bagi Eniya, penyederhanaan aturan adalah kunci mempercepat transisi energi sekaligus memperkokoh ketahanan nasional. Selain aspek teknis, ia melihat pengembangan energi surya memiliki efek domino yang mampu menyuntikkan darah baru bagi urat nadi perekonomian nasional.
“Ini bisa menciptakan lapangan kerja, mendorong manufaktur, meningkatkan investasi, dan memperkuat daya saing Indonesia,” katanya.
Pengembangan tenaga surya telah termaktub dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 dengan target 17,1 GW. Namun, di bawah komando Prabowo, target tersebut didongkrak hingga menyentuh angka 80 sampai 100 GW untuk jangka panjang.
Tantangan di depan mata memang tidak ringan. Menilik data mutakhir, kapasitas terpasang PLTS nasional saat ini baru 1,5 GW, dengan kontribusi PLTS atap sekitar 895 megawatt (MW).