Prabowo Setuju Anggaran IKN Rp48,8 T, Turun dari Era Jokowi

22 Jan 2025, 11:30 WIB

Faesal Mubarok

Presiden Prabowo Subianto rapat terkait IKN (Dok. Otorita IKN)

Intinya sih...

Presiden Prabowo menyetujui anggaran pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp48,8 triliun.
Pembangunan tahap kedua IKN akan fokus pada infrastruktur politik dan pengelolaan prasarana yang sudah selesai.
Otorita IKN memiliki program KPBU sebesar Rp60,93 triliun untuk apartemen, rumah tapak, jalan, MUT, PLTS, dan investasi swasta.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Presiden Prabowo Subianto menyetujui anggaran kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) periode 2025-2029 sebesar Rp48,8 triliun. Hal ini disampaikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono usai mengikuti rapat terbatas pada Selasa (21/1) di Istana Presiden, Jakarta.

“Rp48,8 triliun tadi Bapak Presiden sudah setuju untuk dialokasikan di OIKN untuk menyelesaikan tadi,” ujar Basuki dalam keterangan resmi, Rabu (22/1).

Anggaran IKN di pemerintahan Prabowo ini tercatat menurun daripada saat pembangunan tahap pertama di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sebesar Rp89 triliun periode 2022-2024.

Pada saat pemerintahan Jokowi, pemerintah telah menginvestasikan anggaran dari APBN tersebut untuk membangun infrastruktur seperti jalan tol, 47 tower hunian, sistem air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, perkantoran, dan fasilitas peribadatan.

IKN jadi Ibu Kota Politik pada 2028

Basuki mengungkapkan pada tahap kedua pembangunan IKN tahun 2028, Prabowo mempunyai target IKN menjadi “Ibu Kota Politik.” Ia diberikan tugas untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur ekosistem yudikatif dan legislatif baik untuk kantor dan huniannya.

Selain itu, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk memelihara serta mengelola prasarana dan sarana di IKN yang sudah selesai.

“Jadi, dari Kementerian PU (Pekerjaan Umum) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sekarang menyerahkan pada OIKN untuk kami kelola dan kami pelihara.” ungkap Basuki.

Nilai kerja sama proyek IKN dengan badan usaha

Selain itu, Basuki juga menyampaikan bahwa Otorita IKN memiliki program yang dibiayai melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp60,93 triliun yang saat ini masih dalam proses.

“Sudah kami proses sampai dengan feasibility study, yaitu untuk 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak lagi,” ujar Basuki.

Kemudian, untuk 6 proyek KPBU pembangunan jalan dan multi utility tunnel (MUT) sepanjang 138,6 km di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). “Selama ini yang dikerjakan baru sebagian, ini akan kami lanjutkan dengan KPBU.” ujar dia.

Lebih lanjut, terdapat satu proyek KPBU untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Terakhir, ia menyampaikan bahwa Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan masukan untuk mengoptimalkan investasi sektor swasta yang sudah melakukan groundbreaking di IKN agar berbagai proyek yang sudah groundbreaking ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan pembangunan.

Di sisi lain, Basuki melaporkan nilai investasi swasta sebesar Rp58,41 triliun telah berhasil digerakkan hingga September 2024.