PU Siapkan Rp900 Miliar Buat Perbaikan Infrastruktur Rusak Akibat Aksi
- Alokasi Rp900 miliar ditujukan bagi perbaikan infrastruktur rusak akibat aksi massa di Indonesia.
- Proses perbaikan dilakukan secepat mungkin.
- Prioritas perbaikan difokuskan pada infrastruktur yang langsung.
Jakarta, FORTUNE - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran Rp900 miliar demi memulihkan fasilitas umum yang rusak akibat gelombang aksi penyampaian aspirasi di berbagai daerah Indonesia.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan proses perbaikan akan dilakukan secepat mungkin dengan target penyelesaian maksimal enam bulan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, untuk memastikan layanan publik tetap berjalan tanpa gangguan.
Dia menyampaikan pendataan kerusakan telah selesai dilakukan dan dibahas dalam rapat terbatas bersama Prabowo. Kerusakan fasilitas publik diklasifikasikan menjadi tiga kategori: ringan, sedang, dan berat.
"Kalau ringan, seperti kaca pecah, kurang dari satu minggu harus selesai. Untuk kerusakan sedang, mungkin butuh 3-4 bulan, sedangkan yang berat bisa memakan waktu hingga enam bulan," kata dia lewat keterangan resmi, Rabu (3/9).
Berdasarkan data, terdapat 74 fasilitas umum yang terdampak, dengan perincian 21 fasilitas rusak ringan, 18 rusak sedang, dan 35 rusak berat.
Prioritas perbaikan difokuskan pada infrastruktur yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, seperti jalan tol, halte TransJakarta, gedung perkantoran pemerintah, dan sarana pemerintahan di daerah.
"Ini kondisi tanggap darurat. Kami anggarkan Rp900 miliar untuk perbaikan fasilitas publik di seluruh Indonesia, dengan prioritas utama di Jakarta sebagai pusat pemerintahan," ujar Dody.
Langkah cepat Kementerian PU ini diharapkan dapat mengembalikan aktivitas masyarakat, mendukung kelancaran layanan publik, dan mendorong pergerakan ekonomi.
Meski demikian, Dody menekankan pentingnya menjaga kualitas perbaikan.
"Pemerintah bergerak cepat, tapi kami juga butuh waktu untuk memastikan semua perbaikan dilakukan dengan kualitas terbaik. Masyarakat jangan khawatir, kami akan tuntaskan," katanya.
Perbaikan infrastruktur ini mencakup berbagai fasilitas yang rusak akibat aksi massa, seperti gedung DPRD di Makassar yang terbakar habis, Gedung Negara Grahadi di Jawa Timur yang merupakan cagar budaya, serta tujuh gerbang tol di Jakarta, termasuk gerbang tol Pejompongan, Senayan, dan Semanggi.
Kementerian PU juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) seperti Jasa Marga untuk memastikan proses perbaikan berjalan lancar dan efisien.
Prabowo telah menyerukan kepada masyarakat untuk tetap tenang dan mempercayakan penanganan kepada pemerintah.
Dengan anggaran darurat yang telah disiapkan, Kementerian PU berkomitmen memulihkan infrastruktur publik secara optimal, menjaga stabilitas layanan, dan mendorong pemulihan ekonomi pasca-aksi.
