Sederet Kerjaan Menanti Arief Prasetyo Adi di Badan Pangan Nasional

Said menilai latar belakang Arief Prasetyo di bidang pangan cukup kuat. Selain menjadi bos Holding BUMN Pangan, Arief juga sempat berkiprah di BUMD pangan milik Pemprov DKI Jakarta, yakni Food Station Tjipinang Jaya.

Meski begitu, kata Said, penyelesaian dalam urusan pangan dibutuhkan lebih dari sekadar kemampuan memimpin perusahaan. Hal terutama yang petani butuhkan, menurutnya, adalah keberpihakan regulasi pemerintah.

"Sebab tahu isu dan situasi itu tidak cukup, tapi perlu ada keberanian yang lebih besar menjalankan mandat yang diamanatkan. Jadi jangan sampai memperlebar ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan oleh pengusaha,” kata Said.

Melihat latar belakang Arief yang bertahun-tahun sebagai pengusaha, Said menilai perlu ada pemisahan yang jelas mengenai pola pikir bisnis dan kepentingan masyarakat luas. Jadi, misal dalam beberapa bulan ke depan Arief tak bisa menjalankan fungsinya sebagai Kepala Badan Pangan Nasional, harus ada evaluasi.

“Untuk itu jadi tantangan beliau jadi kita perlu berikan beberapa waktu ke depan, dan kita tetap mengawasi,” ujarnya.

Kepala Badan Pangan Nasional diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pangan Nasional. Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan ditetapkan di Jakarta pada 21 Februari 2022.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan mencari pengganti Arief Prasetyo Adi sebagai Direktur Utama Holding BUMN Pangan atau ID Food.

Namun, hingga hari ini, Kementerian BUMN belum menetapkankannya. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury. "Akan diganti, tapi belum ditunjuk penggantinya," ujarnya kepada Fortune Indonesia, Senin (21/1).

Badan Pangan Nasional merupakan badan baru yang baru saja dibentuk Presiden melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 tahun 2021 yang diterbitkan pada 29 Juli 2021.

Secara garis besar, kebijakan pangan akan disusun oleh Badan Pangan Nasional dan dilaksanakan oleh Perum Bulog. 

Lembaga tersebut akan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Adapun Perpres tersebut merupakan implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.