Setahun Tahun Pemerintahan Prabowo, Ekonomi dan Industrialisasi Perlu Perbaikan
- Pemerintahan Prabowo Subianto dinilai "cukup baik" secara keseluruhan
- Kinerja ekonomi dan industrialisasi perlu perbaikan
- Prasasti menyoroti kurangnya standar dan pengawasan di berbagai wilayah
Jakarta, FORTUNE – Berkenaan dengan setahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Prasasti Center for Policy Studies merilis laporan evaluasi kinerja kabinet yang terangkum dalam empat pilar pembangunan nasional. Hasilnya, kinerja pemerintahan secara keseluruhan dinilai “cukup baik”, meskipun pilar ekonomi dan industrialisasi membutuhkan perbaikan.
Direktur Riset Prasasti, Gundy Cahyadi, menjelaskan kedua pilar yang memerlukan perbaikan itu merupakan fondasi utama pembangunan nasional dalam lima tahun ke depan.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan hingga 8 persen pada 2029 melalui sejumlah program, seperti penguatan food estate, pembangunan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK), serta optimalisasi pengelolaan BUMN melalui Dana Investasi Nasional (Danantara).
Namun, menurut Gundy, realisasi di lapangan belum sepenuhnya sejalan dengan ambisi tersebut.
“Kami melihat beberapa indikator ekonomi masih tertinggal dari target, baik dari sisi penerimaan negara, reformasi fiskal, hingga kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB,” kata dia dalam acara paparan kajian 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto, Senin (20/10).
Ia mengatakan rasio pajak terhadap PDB pada semester I-2025 justru sedikit menurun dan masih berada di bawah target 10,25 persen.
Di sisi lain, biaya logistik yang tinggi serta rantai pasok yang belum terintegrasi di antara wilayah-wilayah menjadi hambatan besar bagi industrialisasi nasional.
Kondisi infrastruktur dasar yang belum merata, terutama di daerah terpencil, juga memperlemah daya saing industri domestik.
“Distribusi barang masih tidak efisien, menyebabkan harga-harga di beberapa wilayah bergejolak. Hal ini menunjukkan infrastruktur dan sistem logistik kita masih harus diperkuat,” kata Gundy.
Prasasti menilai pemerintah perlu mempercepat penciptaan iklim investasi yang lebih baik serta memastikan sinkronisasi antara kebijakan fiskal dengan moneter. Gundy menekankan, insentif yang jelas dan kebijakan yang terarah akan menjadi kunci mempercepat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
“Setiap tahun kita harus terus menyoroti pentingnya penciptaan investasi yang lebih baik. Pemerintah perlu memastikan kebijakan fiskal dan moneter berjalan seiring agar perekonomian tumbuh stabil,” ujarnya.
Pilar lain juga menjadi sorotan
Selain ekonomi, Prasasti juga menilai kinerja transformasi sumber daya manusia (SDM) masih perlu diperkuat. Meski program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan cek kesehatan gratis telah berjalan, capaiannya di lapangan masih lebih rendah dari target 2025.
Kurangnya standar dan pengawasan di berbagai wilayah turut berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan program.
Sementara itu, pada pilar sosial, kemiskinan, lingkungan, dan budaya, pemerintah dinilai menunjukkan kemajuan dalam menangani kemiskinan, meningkatkan kesetaraan gender, dan memperkuat ekonomi kreatif.
Meski begitu, tantangan tetap ada, terutama dalam integrasi data sosial dan efektivitas penyaluran bantuan.
“Langkah selanjutnya adalah memastikan intervensi sosial menjangkau kelompok rentan melalui integrasi data dan sistem pemantauan digital,” ujar Gundy.
Pada pilar politik, hukum, dan keamanan (polhukam), Prasasti memberikan nilai “cukup baik”. Reformasi hukum dan birokrasi dinilai berjalan, tapi masih kurang memiliki mekanisme pengawasan yang kuat.
Ekonom Prasasti, Piter Abdullah, menyatakan tata kelola digital merupakan fondasi utama reformasi birokrasi.
“Sistem berbasis data memperkuat akuntabilitas, mempercepat layanan publik, dan meminimalkan potensi konflik kepentingan,” ujarnya.
Prasasti merekomendasikan pemerintah untuk mempercepat digitalisasi layanan publik, menerapkan pemantauan berbasis hasil, serta memperkuat kapasitas keamanan siber dan sumber daya manusia hukum.
Prasasti melakukan kajian dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang mencakup delapan Asta Cita, tujuh belas Program Prioritas (PP), dan delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
Penilaian diarahkan pada 33 program utama pemerintah, yang mencakup 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), 17 Program Prioritas (PP), dan 8 Asta Cita (AC).
