Subsidi Energi Berpotensi Bengkak hingga Rp100 Triliun

Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun untuk menjaga stabilitas harga BBM, listrik, dan LPG 3 kg.

Namun, di tengah kenaikan harga minyak dunia, keputusan menanhan hrarga BBM membuat kebutuhan subsidi diperkirakan dapat membengkak hingga Rp100 triliun.

Pemerintah memilih menahan harga energi demi menjaga daya beli masyarakat. Harga BBM subsidi seperti Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter, sementara BBM nonsubsidi seperti Pertamax juga tidak berubah di kisaran Rp12.300 per liter di wilayah Jawa-Bali.

Pemerintah menegaskan tidak akan mengandalkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai sumber utama penutup pembengkakan subsidi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut strategi utama yang ditempuh adalah efisiensi belanja negara.

“Ada penghematan sedikit-sedikit di sana sini. Kita melakukan penghematan tahap 1, tahap 2, tahap 3 di belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang tidak terlalu jelas dan kalau kepepet saya punya SAL sekarang naik Rp 420 triliun,” tuturnya.

Pemerintah memang masih memiliki cadangan fiskal berupa SAL sekitar Rp420 triliun yang berfungsi sebagai bantalan APBN di tengah tekanan global. Namun, dana tersebut ditegaskan hanya akan digunakan dalam kondisi darurat, sementara fokus utama tetap pada realokasi dan penghematan anggaran.

Di sisi lain, PT Pertamina (Persero) untuk sementara menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga jual BBM nonsubsidi. Kebijakan ini dilakukan karena adanya gap harga yang cukup lebar akibat kenaikan harga minyak global.

“Sementara sepertinya (ditanggung) Pertamina. Dia mampu karena sekarang pembayaran dari pemerintah kan lancar. Yang kompensasi kan sekarang kita bayar setiap bulan, 70 persen terus-terusan,” jelas Purbaya.

Sebagai gambaran, harga keekonomian Pertamax diperkirakan mencapai Rp17.850 per liter, sementara harga jual tetap di Rp12.300 per liter. Selisih sekitar Rp5.500 per liter tersebut menjadi beban yang sementara ditanggung oleh Pertamina.

“Jadi keuangan Pertamina juga amat baik. Jadi untuk jangka pendek, enggak masalah,”  tambahnya.

Purbaya menilai kondisi keuangan Pertamina masih cukup kuat untuk menahan tekanan tersebut dalam jangka pendek. Namun, skema ini bersifat sementara dan bergantung pada stabilitas harga minyak serta dukungan kompensasi pemerintah.

Untuk menjaga distribusi energi tetap stabil, pemerintah mulai menerapkan pembatasan pembelian BBM maksimal 50 liter per kendaraan per hari melalui sistem barcode MyPertamina.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pengaturan ini bertujuan memastikan penyaluran BBM lebih tepat sasaran.

“Untuk memastikan distribusi BBM, pemerintah akan melakukan pengaturan pembelian dengan penggunaan barcode MyPertamina dengan batas wajar 50 liter per kendaraaan. Tetapi ini tidak berlaku bagi kendaraan umum,” ujar Airlangga dalam keterangannya, dikutip Rabu (1/4).

Kebijakan ini juga diarahkan untuk mengendalikan konsumsi dan mencegah penyalahgunaan subsidi, sekaligus menjaga ketersediaan energi nasional tetap terjaga dalam situasi pasar global yang bergejolak.

Selain pengendalian konsumsi, pemerintah juga mempercepat implementasi program B50 yang mencampur 50 persen biodiesel berbasis CPO dengan solar. Kebijakan ini dijadwalkan mulai 1 Juli 2026.

Airlangga menyebut program ini berpotensi mengurangi konsumsi BBM fosil hingga 4 juta kiloliter dan menghemat subsidi energi sekitar Rp48 triliun dalam enam bulan. Selain itu, kebijakan ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor energi.

Setelah adanya subsidi energi berpotensi bengkak, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah belum akan mengubah harga BBM.

“Kami menyampaikan bahwa pemerintah, atas arahan Bapak Presiden dan hasil rapat, tidak ada penyesuaian harga naik atau pun turun,” ujarnya.