Utang Luar Negeri RI Turun Tipis Jadi Rp6.026 Triliun, Ini Penyebabnya
Utang pemerintah masih naik 3,6%, ini penggunaannya.
Ilustrasi Utang/William PoterJakarta, FORTUNE - Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2023 sebesar US$395,1 miliar atau sekitar Rp6.026 triliun. Nilai ULN tersebut turun sekitar US$2 miliar bila dibandingkan dengan posisi ULN akhir Juli 2023 yang mencapai US$397,1 miliar.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono menjelaskan bahwa penurunan posisi ULN ini bersumber dari ULN sektor publik dan swasta.
"Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,8 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 0,7 persen (yoy)," jelas Eriwin melalui keterangan resmi di Jakarta, Senin (16/10).
Utang pemerintah naik 3,6%, ini kegunaannya
Sementara itu, untuk posisi ULN pemerintah pada akhir Agustus 2023 tercatat sebesar US$191,6 miliar, turun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya yang sebesar US$193,2 miliar.
Meski demikian, bila dihitung secara tahunan, ULN Pemerintah tumbuh melambat menjadi 3,6 persen (yoy) dari periode sebelumnya sebesar 4,1 persen (yoy).
"Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden pada pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan volatilitas di pasar keuangan global yang tinggi," kata Erwin.
BI menilai, Pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel.
"Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, ULN berperan penting untuk mendukung upaya Pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas sehingga mampu menopang dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global," jelas Erwin.
Dukungan tersebut antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,0 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,2 persen), jasa pendidikan (16,8 persen), konstruksi (14,2 persen), dan jasa keuangan dan asuransi (10,1 persen).
Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.
ULN swasta turun 5,2% secara tahunan
Di sisi lain, posisi ULN swasta pada akhir Agustus 2023 tercatat sebesar US$194,3 milia, turun dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya sebesar US$194,5 miliar. Secara tahunan, ULN swasta juga kembali mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,2 persen (yoy).
Erwin menyatakan, penurunan ULN swasta ini terutama disebabkan oleh makin dalamnya kontraksi pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) menjadi 5,1 persen (yoy).
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,2 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,9 persen terhadap total ULN swasta.
Meski demikian, BI memandang struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada Agustus 2023 tetap terkendali sebagaimana tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,1 persen dari 29,2 persen pada bulan sebelumnya, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,4 persen dari total ULN.
