Fatwa MUI, Ini Aturan Zakat Saham dan Cara Menunaikannya

Jakarta, FORTUNE - Ijtima Ulama ke-7 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang digelar pada 9–11 November di Jakarta menyepakati 17 poin aturan. Salah satunya memutuskan hukum Zakat Saham bagi muslim adalah wajib. 

Saham termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah mencapai batas jumlah harta benda minimum yang dikenakan dari seorang muslim (nisab). Fatwa MUI didasarkan pada Alquran Surat At-Taubah Ayat 103.

Sesuai dalil dikemukakan, bahwa mengambil harta yang telah cukup senisab untuk dizakati adalah kewajiban agar menjadi harta yang bersih dan suci. Pihak yang mengeluarkan zakat termasuk pemilik saham yang sudah mencapai satu tahun kepemilikan.

Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh, mengungkapkan, pertama soal hukum penyaluran dana zakat dalam bentuk Al-Qardh Al-Hasan. Adapun ketentuan hukumnya, kata Asrorun, pada dasarnya dana zakat mal harus didistribusikan kepada mustahik sesegera mungkin (‘ala al faur) untuk dimiliki dan dimanfaatkan.

"Penyaluran dana zakat dalam bentuk Al Qardh Al Hasan hukumnya boleh atas dasar kemaslahatan yang lebih luas," kata Asrorun, dikutip dari Baznas TV, Senin (15/11).

Adapun ketentuannya sebagai berikut, penerima dana zakat termasuk mustahik zakat, dana yang diterima dimanfaatkan untuk usaha yang tidak bertentangan dengan syariah, pihak amil harus selektif dalam menyalurkan dana zakat dengan mengetahui kondisi mustahiq.

Lalu, penerima zakat harus mengembalikan sesuai dana yang diterima, apabila mustahik belum mampu mengembalikan hingga jatuh tempo, ditangguhkan waktunya. "Rekomendasi untuk mengeliminasi kegagalan program, maka Lembaga amil zakat dan atau pihak terkait perlu melakukan pendampingan dan pengawasan," ujar Asrorun.

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI, KH Noor Achmad, mengatakan persoalan tentang zakat saham ini cukup unik, sebab pemilik bisa melakukan jual dan beli saham atau saham disimpan dalam jangka panjang. Hal ini perlu dipastikan dan diperdalam.

“Misalnya ada orang yang berzakat saham sekian, langsung bisa dijual atau tidak, kalau langsung dijual bagaimana, kalau tidak bagaimana. Jika langsung dijual prosesnya agak sulit, paling tidak membutuhkan waktu tiga hari sampai satu minggu. Jika diendapkan, itu boleh atau tidak, misalnya ada pikiran ingin diendapkan agar sahamnya naik. Karena zakat itu diberikan saat itu juga, jika diendapkan pada BAZNAS tapi nilainya turun maka bagaimana. Ini penting dan harus digali para ulama,” kata Noor.

Selanjutnya untuk zakat perusahaan, bagi yang memenuhi ketentuan zakat maka zakat wajib dikeluarkan. Perhitungan zakat didasarkan pada kekayaan perusahaan, yaitu aset lancar perusahaan, dana perusahaan yang diinvestasikan pada perusahaan lain, kekayaan fisik yang dikelola dalam usaha sewa atau usaha lainnya.

Harta perusahaan dikeluarkan zakatnya dengan beberapa ketentuan. Ada sejumlah aturan, yaitu telah berlangsung satu tahun (hawalan al-haul) hijriah/qamariyah, terpenuhi nisab, kadar zakat tertentu sesuai sektor usahanya. Adapun ketentuan nisab dan kadar zakat perusahaan merujuk pada beberapa jenis zakat harta (zakah al-mal); emas dan perak (naqdain), perdagangan (‘urudh al-tijarah), pertanian (al-zuru’ wa al-tsimar), peternakan (al-masyiyah), dan pertambangan (ma’dan).

"Penghitungan zakat perusahaan adalah berdasarkan keuntungan bersih setelah dikurangi biaya operasional, sebelum pembayaran pajak dan pengurangan pembagian keuntungan (/توزيع الأرباحdividen) untuk penambahan investasi ke depan, dan berbagai keperluan lainnya," ucap Asrorun.

Selanjutnya, ketentuan hukum zakat saham. Saham termasuk harta benda yang wajib dizakati dengan ketentuan, pemilik saham orang Islam, dimiliki dengan kepemilikian yang sempurna, telah mencapai nisab, telah mencapai masa hawalan al-haul (setahun), persyaratan mencapai haul tidak diberlakukan untuk pemegang saham perusahaan: bidang pertanian, peternakan, dan harta karun (rikaz).