Menko Airlangga: Aset Keuangan Syariah 2025 Melesat hingga Rp10.257 T
Jakarta, FORTUNE - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kinerja ekonomi syariah Indonesia terus menunjukkan momentum yang solid dalam beberapa tahun terakhir. Ia memaparkan, nilai aset keuangan syariah nasional meningkat tajam dari Rp6.193 triliun pada 2021 dan mencapai Rp10.257 triliun pada 2025.
"Pertumbuhan tersebut turut didorong oleh percepatan sertifikasi produk halal, peningkatan permintaan terhadap sektor fashion muslim, kosmetik, farmasi, serta ekspansi pariwisata ramah muslim yang memperkuat daya saing ekosistem halal Indonesia," ujar Airlangga dalam gelaran Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO) 2026, yang disiarkan via YouTube PEBS FEB UI, dikutip Kamis (4/12).
Indonesia juga mencatat kemajuan besar di tingkat global, naik ke posisi ketiga dalam Global Islamic Economy Indicator 2024–2025, dari sebelumnya berada di peringkat ke-11. Lonjakan ini menempatkan Indonesia di atas sejumlah negara yang selama ini menjadi pemain mapan, termasuk Uni Emirat Arab dan Bahrain.
Capaian tersebut menjadi cerminan bahwa struktur, regulasi, serta kapasitas industri halal nasional kian kuat, sekaligus mengukuhkan peran Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi syariah terdepan di dunia.
Namun, Airlangga menyoroti bahwa literasi dan inklusi keuangan syariah masih menyisakan pekerjaan rumah. Pemanfaatan layanan keuangan syariah oleh masyarakat dinilai belum optimal.
"Memang bukan hanya terkait syariah, literasi keuangan kita masih sekitar 66 persen, namun apabila dibandingkan negara OECD lain, kita benchmarknya sudah di atas negara OECD yang 62 persen. Jadi sebetulnya ini bisa didorong untuk lebih dikuasai oleh masyarakat," kata Airlangga.
Untuk mempercepat penguatan ekonomi syariah, pemerintah telah menyiapkan strategi 2025–2029 yang mencakup pengembangan industri halal, mulai dari makanan-minuman, fesyen muslim, farmasi, kosmetik, pariwisata hingga ekonomi kreatif.
Upaya tersebut turut diperkuat lewat pemberdayaan UMKM halal melalui percepatan sertifikasi serta pembentukan ekosistem yang lebih efisien. Pemerintah juga mendorong peningkatan ekspor halal, perluasan kerja sama internasional, pendalaman pasar keuangan syariah, serta optimalisasi dana sosial syariah (ZISWAF) sebagai instrumen pemerataan.
Pengembangan empat Kawasan Industri Halal (KIH), yakni Modern Halal Valley (Banten), Halal Industrial Park Sidoarjo, Bintan Inti Halal Hub, dan Jababeka Halal Cluster, juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menyediakan pusat produksi halal berstandar global.
Selain itu, Dewan Nasional Keuangan Inklusif terus memperkuat literasi dan akses layanan keuangan syariah melalui edukasi, digitalisasi layanan, hingga pemanfaatan uang elektronik. Langkah ini disokong oleh pembangunan infrastruktur digital agar akses keuangan semakin merata.
Program percepatan sertifikasi halal juga terus didorong. Hingga Oktober 2025, BPJPH telah menerbitkan 3 juta sertifikat halal, menjadi tonggak penting dalam memastikan kepastian dan keamanan produk halal di Indonesia.
Adapun dari sisi pembiayaan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah menunjukkan kinerja yang kuat. Sejak diluncurkan pada 2015 hingga November 2025, total penyaluran mencapai Rp89,04 triliun kepada 1,47 juta debitur. Capaian ini mencerminkan efektivitas pembiayaan syariah dalam memperluas permodalan UMKM dan mendukung inklusi keuangan yang berkelanjutan.
Penguatan sektor jasa keuangan syariah juga terlihat lewat hadirnya Lembaga Jasa Keuangan Bulion sesuai amanat Undang-Undang P2SK. Hingga Oktober 2025, dua lembaga yang beroperasi tercatat mengelola emas sebesar 148,77 ton. Instrumen ini tidak hanya memperdalam pasar keuangan syariah, tetapi juga memperluas pilihan investasi yang aman dan sesuai prinsip syariah.
"Indonesia memiliki peluang emas sebagai pusat ekonomi syariah dunia, bukan hanya karena jumlah penduduk muslim terbesar, tetapi karena kebijakan yang tepat, ekosistem yang semakin matang, dan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan," kata Airlangga.
