Kemenkeu Terbitkan Sukuk Program Pengungkapan Sukarela Rp109,68 Miliar
Imbal hasil PBS-035 sebesar 7,18 persen.
Ilustrasi sukuk. Shutterstock/Nor Sham SoyodJakarta, FORTUNE - Kementerian Keuangan menerbitkan surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk dalam rangka program pengungkapan sukarela (PPS) melalui private placement senilai Rp109,68 miliar.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan mencatat sukuk yang diterbitkan khusus PPS merupakan seri PBS-035, yang dapat diperdagangkan di pasar sekunder.
"Sukuk tersebut memiliki tingkat imbalan alias kupon sebesar 6,75 persen dengan jenis tetap atau fixed rate," tulis Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (2/6).
Kupon tetap merupakan tingkat imbalan yang memiliki suku bunga yang bernilai tetap hingga waktu jatuh tempo dari surat utang tersebut. Seri PBS-035 akan jatuh tempo pada 15 Maret 2042.
Imbal hasil PBS-035 sebesar 7,18 persen
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan turut mencatat imbal hasil atau yield yang ditetapkan khusus PBS-035 sebesar 7,18 persen. Sementara nominal per unit sukuk yang diterbitkan sebesar Rp1 juta dengan jumlah unit 109.681.
Sebelumnya, Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Yon Arsal, mengatakan 51.682 wajib pajak telah mengikuti PPS per 27 Mei 2022 dengan surat keterangan yang diterbitkan sebanyak 60.179.
Yon menjelaskan, dari 51.682 wajib pajak terdapat harta yang dideklarasikan sebesar Rp103,32 triliun, meliputi deklarasi dalam negeri sebesar Rp88,1 triliun dan repatriasi sebesar Rp1,13 triliun, deklarasi luar negeri sebesar Rp7,57 triliun, serta investasi dalam negeri sebesar Rp5,78 triliun dan repatriasi sebesar Rp711 miliar.
Jika diperinci dari 51.632 wajib pajak yang mengikuti PPS sebanyak 13.098 wajib pajak mengikuti PPS melalui kebijakan I dan 47.002 wajib pajak mengikuti PPS melalui kebijakan II. Dari harta yang dideklarasikan, diterima pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp10,38 triliun yang meliputi Rp4,15 triliun dari kebijakan I, yakni 13.098 wajib pajak dan Rp6,22 triliun dari kebijakan II, yakni 47.022 wajib pajak.
