Jakarta, FORTUNE - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI mulai menyiapkan langkah nyata untuk mendorong kemandirian pangan dalam penyelenggaraan ibadah haji, salah satunya melalui pemanfaatan beras produksi dalam negeri.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU) Jaenal Effendi menyebut penggunaan beras nasional kini menjadi fokus utama guna memperkuat ekosistem ekonomi haji Indonesia. Dalam rapat koordinasi bersama Perum Bulog dan Kementerian Pertanian di Jakarta, Jaenal menegaskan pentingnya mengurangi ketergantungan pada pasokan beras dari negara lain seperti Vietnam dan Thailand untuk kebutuhan konsumsi jemaah haji.
“Pemenuhan konsumsi jemaah haji tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi yang kuat dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta para pemangku kepentingan lainnya, agar kebijakan yang disusun selaras dan rantai pasok pangan haji dapat diperkuat,” ujar Jaenal dalam keterangan pers Selasa (27/1).
Berdasarkan proyeksi Ditjen PE2HU, kebutuhan beras bagi 205.420 jemaah dan petugas haji pada musim 1447 H/2026 M diperkirakan mencapai sekitar 3.913 ton. Perhitungan tersebut mengacu pada asumsi konsumsi 150 gram per porsi dengan total 127 kali makan selama periode operasional haji.
Sejalan dengan itu, Ditjen PE2HU Kemenhaj menyepakati komitmen bersama sejumlah pihak untuk mengoptimalkan penggunaan beras dalam negeri. Perum Bulog akan menghitung kebutuhan total sekaligus menyiapkan pasokan sesuai standar mutu, termasuk beras premium dengan tingkat pecahan maksimal 5 persen. Adapun Kementerian Pertanian akan mendukung dari sisi regulasi guna mempermudah proses ekspor beras.
Dalam rapat tersebut turut dibahas aspek regulasi ekspor, mekanisme perizinan, serta tantangan daya saing harga beras Indonesia di pasar Arab Saudi. Saat ini, harga beras premium dari beberapa negara pesaing masih lebih rendah dibandingkan produk Indonesia, sehingga diperlukan dukungan kebijakan agar beras nasional mampu bersaing dan diterima sebagai konsumsi jemaah haji.
Jaenal menilai kondisi swasembada beras yang tengah dicapai menjadi momentum strategis. Selama ini, kendala utama pemanfaatan beras lokal terletak pada faktor harga. Namun, dengan penguatan ekosistem ekonomi haji, pemerintah optimistis beras nasional dapat memiliki daya saing yang lebih kuat.
Direktur Fasilitasi Kemitraan PE2HU Tri Hidayatno menambahkan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari upaya membangun warisan kebijakan baru.
“Melalui sinergi ini, kami menjembatani agar perputaran ekonomi haji yang nilainya sangat besar dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha dan produsen di tanah air,” katanya.
Dengan perencanaan sejak dini, Ditjen PE2HU optimistis pada musim haji mendatang jemaah Indonesia dapat mengonsumsi nasi dari beras hasil petani dalam negeri, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan perekonomian nasional.