Jakarta, FORTUNE -Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI menyiapkan sejumlah langkah antisipatif untuk penyelenggaraan ibadah haji 2026 di tengah ketidakpastian geopolitik di kawasan Timur Tengah. Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Puji Raharjo, mengatakan pemerintah tidak hanya menitikberatkan kesiapan teknis, tetapi juga memastikan perlindungan dan keamanan jemaah selama menjalankan ibadah.
"Keselamatan jemaah tetap menjadi prioritas utama bagi kami. Mengingat kondisi eskalasi di Timur Tengah, kami tengah menyiapkan beberapa skenario mitigasi yang komprehensif untuk memastikan jemaah dapat beribadah dengan aman dan tenang," kata Puji, dalam keterangan pers, Rabu (1/4). Puji telah menerima kunjungan kerja pengawasan Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Kantor Teknis Urusan Haji Madinah.
Ia menjelaskan, Kemenhaj telah merancang sejumlah langkah khusus untuk merespons dinamika geopolitik di wilayah tersebut. Salah satu yang tengah dimatangkan adalah skema Tanazul, yakni pemulangan lebih awal atau penundaan. Selain itu, skema Murur, yakni melintas di Muzdalifah, guna mengatur pergerakan jemaah agar tetap tertib.
"Pemerintah sedang mematangkan skema Tanazul (pemulangan lebih awal/penundaan) dan Murur (melintas di Muzdalifah) untuk menjaga kelancaran arus jemaah," ucap dia.
Terkait kewajiban pembayaran Dam, Puji menegaskan pemerintah mengedepankan prinsip kemudahan bagi jemaah. Otoritas hanya berperan sebagai fasilitator agar pelaksanaan dapat disesuaikan dengan pilihan dan keyakinan masing-masing.
"Kami sedang mematangkan mekanisme pembayaran Dam, baik yang dilakukan di Tanah Suci maupun di Tanah Air. Pemerintah memberikan kebebasan kepada jemaah sesuai keyakinan masing-masing," ucap dia.
Menanggapi langkah tersebut, Wakil Ketua Komite III DPD RI, Dailami Firdaus, meminta pemerintah tetap memperketat pengawasan pada titik-titik krusial selama penyelenggaraan haji. Ia menekankan kesiapan petugas serta kenyamanan akomodasi di Madinah harus menjadi perhatian utama.
"Kami mendukung penuh langkah pemerintah, namun pengawasan lapangan terutama pada kesiapan petugas dan kenyamanan hotel di Madinah harus tetap dijaga ketat," tegas Dailami.
Sementara itu, Pembantu Teknis Urusan Haji Umrah pada Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah, Zakaria Anshori, mengatakan tim di lapangan terus bekerja intensif memastikan seluruh layanan siap sebelum kedatangan jemaah. Persiapan mencakup transportasi, hotel, katering, hingga fasilitas kesehatan. Ia menambahkan, seluruh komponen layanan dipastikan dalam tahap finalisasi menjelang keberangkatan kloter pertama jemaah haji Indonesia yang dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada 22 April 2026.