Pembiayaan Kendaraan Listrik di BSI Melejit jadi Rp180 miliar
Tumbuh 48,3%, pembiayaan kendaraan di BSI capai Rp4,4 T.
PT PLN (Persero) memastikan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik siap digunakan selama masa mudik Lebaran 1445 H. (dok. PLN)Jakarta, FORTUNE - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus berupaya meningkatkan Pembiayaan kendaraan ramah lingkungan atau Kendaraan Listrik bagi masyarakat.
Direktur Sales & Distribution BSI, Anton Sukarna menjelaskan, melejitnya segmen pembiayaan kendaraan di BSI turut mendongkrak pembiayaan kendaraan listrik. Hingga Februari 2024, portofolio pembiayaan kendaraan listrik di BSI mencapai Rp180 miliar.
“Melihat tren year on year dari tahun 2022 ke 2023 yang meningkat, tren penjualan mobil listrik diproyeksikan tetap tumbuh pada tahun 2024. Apalagi banyaknya produsen baru yang masuk ke Indonesia sehingga menambah kompetisi di pasar yang salah satunya dengan penawaran harga yang bersaing bagi konsumen yang membeli kendaraan listrik,” jelas Anton melalui keterangan resmi di Jakarta, Selasa (23/4).
Ia menyebut, upaya itu merupakan salah satu bagian dari upaya BSI dalam menjaga lingkungan dan mengurangi emisi karbon.
Tumbuh 48,3%, pembiayaan kendaraan di BSI capai Rp4,4 triliun
Sementara itu, hingga Februari 2024 pembiayaan kendaraan di BSI mencapai portofolio Rp 4,4 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 48,3 persen secara year on year (yoy).
Anton optimis di tahun 2024 ini pembiayaan kendaraan di BSI akan terus menunjukkan tren yang positif. Hal ini juga ditopang oleh potensi pasar dan permintaan dari masyarakat yang semakin besar, serta banyaknya kebijakan dan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat yang ingin membeli kendaraan listrik.
Ada beberapa hal yang membuat kendaraan listrik kini mulai diminati oleh masyarakat. Salah satunya, preferensi nasabah saat ini yang mendorong kemunculan kendaraan berwawasan lingkungan (KBL) menjadi tren tersendiri.
Terlebih, jenis KBL memiliki nilai tambah performance, fitur, dan lainnya. Di sisi lain, harga yang bersaing dengan jenis kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) yang disebabkan adanya subsidi pemerintah serta perhitungan cost & maintenance yang lebih efisien, juga relaksasi pajak dan ketentuan ganjil-genap di kawasan Jakarta.
“Terakhir tentunya motivasi masyarakat untuk ikut mengurangi emisi karbon, polusi dan kebisingan terkait penggunaan kendaraan,” tutupnya.
