300 BUMD Alami Kerugian hingga Rp5,5 Triliun, Ini Kata Mendagri

Total ada sebanyak 300 BUMD atau 28 persen dari total 1.091 BUMD yang masih mengalami kerugian finansial. Jumlah kerugian yang ditanggung ratusan BUMD mencapai Rp5,5 triliun.

Terdapat 678 BUMD atau 60 persen tercatat masih memperoleh keuntungan dengan total laba bersih senilai Rp29,6 triliun. Sementara itu, 113 BUMD atau 10 persen lainnya tidak melaporkan keuntungan atau kerugian.

Berdasarkan jenis usahanya, 300 BUMD rugi tersebut berasal dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang melaporkan kerugian. Ada sebanyak 127 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan 4 BUMD yang bergerak di bidang industri agro masih rugi.

Selain itu, ada 5 perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida), 12 perusahaan minyak dan gas (migas) daerah, 8 perusahaan sektor pengelolaan pasar, 7 perusahaan di sektor pariwisata, dan 113 BUMD aneka usaha lainnya tercatat masih merugi.

Merespons masih adanya BUMD yang mengalami kerugian, Tito mengusulkan pembentukan satu Direktorat Jenderal (Ditjen) khusus untuk menangani BUMD.

Usulan tersebut ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/PAN RB (MenPAN-RB), Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). Pembentukannya sedang diproses di Kementerian Dalam Negeri ada Dirjen yang menangani BUMD.

Adanya Ditjen BUMD diharapkan dapat mengatasi dan meminimalisasi kerugian yang dialami oleh perusahaan milik pemerintah daerah (Pemda).

Laporan 300 BUMD mengalami kerugian hingga Rp5,5 triliun ini sebelumnya pernah diungkapkan oleh Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR pada Juli 2025. Lemahnya tata kelola dalam tubuh BUMD menjadi salah satu penyebab utama kerugian BUMD yang dibahas Tito.

Mendagri Tito mengusulkan pembentukan rancangan undang-undang (RUU) BUMD. Regulasi tersebut diperlukan untuk mengatasi sejumlah perusahaan milik daerah yang bermasalah hingga merugi hingga triliunan rupiah.

Adanya payung hukum yang kuat diharapkan dapat menjamin tata kelola dan manajemen diisi oleh individu yang terbukti kompeten.

Sebelum adanya usulan RUU BUMD, Komisi II mendorong Tito untuk menerbitkan Peraturan Mendagri (Permendagri) tentang Pembinaan dan Pengawasan BUMD. Permendagri tersebut mencakup pembinaan, pengawasan, pengangkatan, pemberhentian, pembentukan, hingga persetujuan pembubaran BUMD.

Demikian rangkuman informasi mengenai 300 BUMD mengalami kerugian hingga triliunan rupiah.

1. Apa perbedaan antara BUMN dan BUMD?
   BUMN dimiliki oleh pemerintah pusat, sedangkan BUMD dimiliki oleh pemerintah daerah.

2. Siapa yang mengelola BUMD?
   BUMD dikelola oleh manajemen profesional yang ditunjuk oleh pemerintah daerah melalui proses seleksi. Pengawasan dilakukan oleh pemilik saham (pemda), dewan pengawas atau komisaris, dan DPRD.

3. Apakah BUMD boleh bekerja sama dengan swasta?
   Ya, BUMD dapat menjalin kerja sama dengan pihak swasta untuk meningkatkan efisiensi, pendanaan, atau teknologi, asalkan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan prinsip tata kelola yang baik.