Kenapa 47 Anak Usaha PTPN Akan Dipangkas? Ini Alasannya

Pemerintah menilai penyederhanaan struktur perusahaan diperlukan untuk memperkuat fokus bisnis inti, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengurangi tumpang tindih usaha di lingkungan BUMN.

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mengatakan streamlining dilakukan agar struktur korporasi BUMN menjadi lebih ramping dan adaptif terhadap dinamika industri.

“Langkah ini dilakukan untuk menciptakan struktur korporasi yang lebih ramping, tata kelola yang lebih efektif, operasional yang lebih efisien, serta daya saing yang semakin kuat di sektor perkebunan,” ujar Dony dalam keterangannya, dikutip Senin (25/5).

Menurut Dony, restrukturisasi bukan hanya sekadar pengurangan jumlah perusahaan di atas kertas, melainkan bagian dari strategi memperkuat industri perkebunan nasional agar lebih kompetitif di pasar global.

“Melalui transformasi ini, BP BUMN dan Danantara mendorong PTPN menjadi perusahaan perkebunan yang semakin kompetitif, adaptif terhadap dinamika industri global, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan komoditas nasional,” ujarnya.

Selain PTPN, konsolidasi juga menyasar sejumlah BUMN besar lainnya. PT Semen Indonesia Tbk memangkas entitas usaha dari 40 menjadi 12 perusahaan. Sementara PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) mengurangi jumlah perusahaan dari 41 entitas menjadi 24 perusahaan melalui 17 aksi korporasi.

Pemerintah menyebut penataan korporasi BUMN telah menyentuh 180 perusahaan hingga Mei 2026. Proses tersebut dilakukan melalui berbagai skema, mulai dari konsolidasi, restrukturisasi, divestasi, hingga pembubaran perusahaan.

“Penataan dilakukan mulai dari konsolidasi, restrukturisasi, divestasi, hingga pembubaran,” kata Dony dalam rapat evaluasi bersama PT Danantara Asset Management di Jakarta, Selasa (19/5).

Ia menjelaskan langkah itu bertujuan menyederhanakan struktur korporasi BUMN yang selama ini dinilai terlalu gemuk dan memiliki banyak lini usaha serupa. Pemerintah juga ingin memastikan setiap entitas memiliki arah bisnis yang jelas serta mampu menciptakan nilai ekonomi bagi negara.

Dalam proses transformasi, BP BUMN dan Danantara memfokuskan pembenahan pada penguatan tata kelola perusahaan, penajaman arah bisnis, serta optimalisasi aset perusahaan negara.

“Streamlining BUMN harus memastikan setiap perusahaan fokus pada bisnis inti, memiliki tata kelola yang kuat, dan mampu memberikan nilai tambah yang nyata bagi negara dan masyarakat,” ujar Dony.

Kalangan akademisi menilai keberhasilan konsolidasi BUMN tidak hanya ditentukan oleh berkurangnya jumlah perusahaan, tetapi juga efektivitas integrasi setelah merger dilakukan.

Managing Partner BUMN Research Group LM FEB Universitas Indonesia, Toto Pranoto, mengatakan pengurangan anak usaha berpotensi meningkatkan efisiensi biaya sekaligus memperbesar sinergi antarbisnis BUMN.

“Diharapkan kinerja mereka bisa meningkat karena proses ini bisa meningkatkan efisiensi dan potensi sinergi BUMN yang lebih besar,” ujar Toto di Jakarta, Kamis (22/5).

Namun, ia mengingatkan tantangan terbesar justru muncul pada tahap implementasi pascamerger. Menurutnya, banyak aksi korporasi BUMN gagal menciptakan nilai tambah karena lemahnya integrasi perusahaan setelah penggabungan.

“Perlu kerja keras di proses eksekusi karena biasanya value creation gagal tercipta di BUMN karena kegagalan post merger integration-nya,” jelasnya.

Toto menilai keberadaan Project Management Office (PMO) yang kuat dan independen menjadi faktor penting dalam mengawal transformasi korporasi agar berjalan efektif dan terukur.

Di satu sisi, pemerintah juga tengah menyiapkan dukungan regulasi untuk mempercepat proses konsolidasi tersebut. Salah satunya melalui pemberian insentif pajak bagi aksi korporasi antar-BUMN, seperti merger, pengalihan usaha, hingga likuidasi perusahaan.