Tantangan Logistik bagi e-Commerce adalah Infrastruktur

Jakarta, FORTUNE – Permasalahan terbesar dalam pengiriman barang adalah ongkos kirim yang mahal karena infrastruktur yang tidak memadai. Padahal, e-commerce yang masih terus bertumbuh di Indonesia dan butuh dukungan efisiensi logistik. Hal ini disampaikan oleh Budi Handoko, pendiri Shipper, agregator logistik yang mengelola 300 gudang di 35 kota, dalam webinar ‘Solusi Layanan Logistik untuk e-Commerce di Daerah’ pada Senin (29/11).

“Kita sebenarnya memberikan akses kepada pemain-pemain maupun produsen barang-barang di daerah, di kota yang lebih kecil, untuk bisa menjual barang dan bisa mengirimkan ke tempat pelanggan dengan lebih mudah,” kata Budi melalui siaran kanal Youtube.

Dia menyampaikan bahwa pihaknya berusaha menghadirkan layanan yang ramah bagi konsumen, mulai dari sistem antar-jemput barang hingga pergudangan yang terintegrasi. Dengan sistem yang lebih terhubung, Shipper memungkinkan konsumen dapat layanan yang lebih efektif dan efisien, sehingga beban biaya pengiriman dapat dikurangi.

Menyikapi permasalahan ini, Kementerian Perdagangan (Kemendag) berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi sistem logistik, seusai UU No.7/2014 tentang perdagangan. Aturan ini memandatkan pemerintah untuk mengatur kegiatan perdagangan antar pulau yang terintegrasi di pasar dalam negeri. Selain itu, juga ada Permendag No.92/2020 tentang Perdagangan Antar Pulau.

“Jadi, yang namanya distribusi, logistik, dan pemerataan, adalah bagian dari proses yang dilakukan, tidak hanya di Kementerian Perdagangan, tapi dari lintas Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Kabupaten, Provinsi, dan juga Kotamadya, untuk sama-sama membuat ekosistem sehat yang didasari oleh pembangunan infrastruktur,” tutur Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga dalam webinar.

Secara lebih spesifik, Jerry menyampaikan bahwa pemerintah akan selalu mengutamakan infrastruktur, sarana dan prasarana. Hal ini penting untuk memastikan jalur logistik itu aman tersedia bagi perdagangan, baik melalui laut, darat, dan udara. “Tujuan pengaturan kinerja logistik nasional dengan wilayah maritim adalah untuk memastikan kebutuhan barang pokok penting itu dibangun melalui tol laut, dan angkutan barang perintis, dan jembatan udara,” katanya.

Lebih lanjut, Jerry juga menyebutkan bahwa akses digitalisasi juga menjadi pendukung penting bagi sektor logistik yang mendukung perekonomian. Sayangnya, digitalisasi di Indonesia memang belum merata, padahal potensi ekonomi digital sudah menyentuh berbagai wilayah pelosok di Indonesia.

“Kami menggarisbawahi pentingnya infrastruktur, sebagai sarana pendukung persebaran digitalisasi di daerah-daerah. Tentunya, ini (infrastruktur) dampaknya akan sangat memberikan hal yang konkret,” katanya.

Maka dari itu, kata Jerry, yang menjadi isu prioritas dari pemerintah adalah bagaimana kita bisa memasifkan infrastruktur untuk memeratakan digitalisasi di seluruh wilayah pelosok Indonesia. “Sebagai contoh, di Talaud, Sulawesi Utara, kalau dari Manado itu 18 jam naik kapal, itu juga tidak setiap hari kapalnya, infrastruktur jaringan selular belum terlalu maksimal. Jadi, kadang kalau kita menyalakan handphone di sana, belum tentu SMS atau aplikasi chat masuk,” ucapnya.