Menteri BUMN Erick Thohir (tengah) didampingi Wakil Menteri BUMN I Kartika Wirjoatmodjo (kiri) dan Wakil Menteri BUMN II Rosan Roeslani (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Kamis (14/9). ANTARA FOTO/Aditya Pradana PutraFortune Recap
- Kementerian BUMN mengajukan PMN sebesar Rp44,24 triliun untuk 16 perusahaan pelat merah pada 2025.
- 69 persen atau sekitar Rp30,4 triliun akan dialokasikan untuk BUMN yang menerima penugasan seperti Hutama Karya, Asabri, PLN, BPUI, Pelni, KAI, RNI, Perumnas dan lain-lain.
- 27 persen atau sekitar Rp11,28 triliun untuk pengembangan usaha seperti Biofarma, Danareksa, PTPP dan lain-lain. Ada juga 4 persen yang dialokasikan untuk restrukturisasi BUMN seperti Wijaya Karya.
Jakarta, FORTUNE - Kementerian BUMN mengajukan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp44,24 triliun untuk 16 perusahaan pelat merah pada 2025.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan 69 persen atau sekitar Rp30,4 triliun dari total PMN tersebut akan dialokasikan untuk BUMN yang menerima penugasan seperti Hutama Karya, Asabri, PLN, BPUI, Pelni, KAI, RNI, Perumnas, dan lain-lain.
Lalu 27 persen atau sekitar Rp11,28 triliun untuk pengembangan usaha seperti Biofarma, Danareksa, PTPP dan lain-lain, serta ada sekitar 4 persen yang dialokasikan untuk restrukturisasi BUMN seperti Wijaya Karya.
"Kami memberikan diri mengusulkan untuk PMN 2025 supaya keberlanjutan program yang sedang kita dorong sudah didata tahun ini untuk tahun depan," ujarnya di Komisi VI DPR RI, Selasa (19/3).
Erick mengatakan PMN terbesar akan digelontorkan kepada Hutama Karya untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera fase 2 dan 3, yaitu Rp13,8 triliun.
Kemudian, Rp3,61 triliun disalurkan bagi PT Asabri untuk memperbaiki permodalan.
"Ini yang masih negosiasi dengan Kementerian Keuangan mengenai perbaikan permodalan Asabri. Kalau kemarin mereka top up secara struktur, ini ada PMN. Kita masih nego. Kita memintanya memang seperti yang kemarin, di-top up," katanya.
Kemudian, PMN untuk PLN untuk program listrik masuk desa dan penguatan permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga oleh Bahana PUI atau IFG masing-masing Rp3 triliun; pengadaan kapal baru Pelni sebesar Rp2,5 triliun; fasilitas belanja modal baru untuk Biofarma sebesar Rp2,2 triliun; dan penugasan pembangunan tol Jogja-Bawen dan Solo-Jogja Rp2,1 triliun untuk Adhi Karya.
Ada pula PMN untuk perbaikan permodalan Wijaya Karya, penyehatan keuangan PT LEN, serta pengembangan usaha Danareksa masing-masing Rp2 triliun.
Selanjutnya, pengadaan trainset baru penugasan pemerintah untuk KAI sebesar Rp1,8 triliun, modal kerja dan investasi program CPP untuk ID FOOD Rp1,6 triliun, penyelesaian proyek Jogja-Bawenan dan KIT Subang Rp1,5 triliun, pengadaan bus listrik Perum Damri Rp1 triliun, restrukturisasi dan penyelesaian persedian Perumnas Rp1 triliun, serta pembuatan kereta KRL Rp976 miliar kepada PT INKA.
"Seperti sebelumnya, kumulatifnya antara dividen dan PMN itu masih lebih besar dividennya. Kurang lebih proporsinya 55 persen (dividen) dibandingkan 45 persen (PMN)," ujar Erick.
Cadangan investasi
Erick juga mengatakan bahwa Kementerian BUMN terus mendorong penyehatan keuangan serta penyelesaian penugasan pemerintah di BUMN.
Pada 2024, BUMN berencana mengalokasikan cadangan pembiayaan investasi senilai Rp13,6 triliun untuk tujuh BUMN.
Pertama, untuk pengadaan kereta melalui retrofitting dan pembelian kereta baru senilai Rp2 triliun kepada KAI. Kedua, penugasan tol Palembang-Betung Rp1,6 triliun kepada Hutama Karya. Ketiga, penguatan pemodalan Reasuransi Indonesia Utama Rp1 triliun. Keempat, pembelian 3 kapal penumpang untuk rute Perintis oleh Pelni sebesar Rp3 triliun. Kelima, peningkatan kapasitas dan kualitas produksi kepada INKA Rp2 triliun.
Keenam, penguatan permodalan dalam rangka penyehatan ID FOOD Rp1 triliun. Ketujuh, penguatan permodalan penjaminan KUR di IFG sebesar Rp3 triliun.
