Menteri BUMN Erick Thohir. (Doc: Kementerian BUMN)Jakarta, FORTUNE - Menteri BUMN, Erick Thohir, bakal menindaklanjuti pembubaran tujuh BUMN yang telah menjadi "pasien" PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA. Tindak lanjut tersebut akan diumumkan dalam konferensi pers bersama Kementerian BUMN, Jumat (30/12).
"PPA sebagai bagian dari Holding BUMN Danareksa diberikan mandat untuk berperan sebagai pengelola aktif atas sejumlah BUMN," demikian bunyi surat undangan yang diterima Fortune Indonesia, Kamis (28/12).
Sebelumnya, Erick menyatakan telah berencana membubarkan tujuh perusahaan pelat merah yang telah lama tidak beroperasi.
Kendati demikian, dia belum memberikan penjelasan lebih terperinci tentang waktu penutupan tujuh BUMN tersebut. Begitu pun ihwal penyelesaian hak-hak para pekerjanya ke depan.
Namun, Erick menyebut tujuan penutupan perusahaan BUMN itu supaya bisa mengantisipasi perubahan model bisnis selama pandemi.
Tujuh perusahaan BUMN yang akan dibubarkan adalah sebagai berikut:
PT Industri Gelas (Persero)
PT Industri Gelas atau PT IGLAS (Persero) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan kemasan gelas, khususnya botol.
Didirikan pada 29 Oktober 1956, perusahaan ini mampu memproduksi berbagai jenis botol dengan total kapasitas 340 ton per hari atau 78.205 ton per tahun untuk memenuhi kebutuhan industri bir, minuman ringan, farmasi, makanan, dan kosmetika.
IGLAS sebelumnya masih memiliki tunggakan pesangon kepada karyawannya. Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan pembayarannya pun sudah harus dilakukan sebelum perusahaan ini resmi ditutup.
"Kita sudah melakukan pembayaran ke karyawan. Karyawan sudah dibayar oleh BUMN pesangon-pesangonnya," kata Arya pada 2021.
PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)
Arya mengatakan pembubaran Merpati dilakukan lantaran calon investor perusahaan gagal masuk. Di sisi lain, maskapai tersebut tidak memiliki izin terbang.
Perusahaan tersebut juga belum membayar pesangon 1.233 karyawannya sejak 2016. Sebagian karyawan belum menerima pelunasan pesangon sebesar 50 persen, sementara sisanya sama sekali belum mendapatkan uang putus.
Namun, Arya memastikan tunggakan tersebut telah dilunasi sebelum maskapai itu dibubarkan.
"Apa-apanya sudah enggak punya lagi. Dari sisi karyawan, ini kita sudah imigran juga. Gaji dan yang lainnya sudah dibayar," katanya.
Pemerintah Indonesia memiliki sebagian besar saham Merpati Nusantara. Perusahaan yang didirikan pada 1962 ini mengoperasikan jadwal penerbangan domestik dan internasional ke daerah Timor Leste dari bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Pada 1 Februari 2014 Merpati menangguhkan seluruh penerbangannya karena deraan masalah keuangan. Untuk beroperasi kembali, Merpati membutuhkan Rp7,2 triliun, termasuk untuk membayar utang-utangnya.
"Apa yang menjadi kewajiban Merpati akan kita penuhi sesuai dengan keputusan pengadilan," ujarnya.
PT Istaka Karya
Istaka Karya merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi. Sebelumnya perusahaan ini bernama PT Indonesian Consortium of Construction Industries atau disingkat ICCI, dan merupakan suatu konsorsium yang beranggotakan 18 perusahaan konstruksi Indonesia.
Arya mengatakan utang perusahaan lebih tinggi ketimbang asetnya sehingga tidak bisa terus-menerus dipertahankan. Sejak 2013 perusahaan ini mengalami tekanan keuangan dan beberapa kali menghadapi gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di pengadilan.
Setelah dibubarkan, karyawan perusahaan ini akan berpeluang masuk ke BUMN yang tergabung dalam induk kekaryaan.
"Kami kasih mereka peluang untuk kerja," kata Arya.
PT Kertas Kraft Aceh (Persero)
PT Kertas Kraft Aceh (Persero) atau PT KKA merupakan BUMN penghasil kertas kantong semen. Didirikan pada 1985 dengan nilai investasi lebih dari US$400.000, pabriknya beroperasi di atas lahan seluas 219,2 hektare yang berlokasi di Desa Jamuan, Kecamatan Banda Baro, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.
Sejak akhir 2007 hingga saat ini, PT KKA resmi berhenti beroperasi karena kesulitan bahan baku. Arya mengatakan jika masih ada utang yang belum dapat dilunasi perseroan, pembubarannya akan dilakukan lewat mekanisme PKPU.
"Ini karena bahan bakunya moratorium. Makanya sejak lama ini, sudah lama tidak bisa beroperasi. Sehingga dia enggak punya bahan baku dan mahal untuk buat kertas. Itulah yang buat Aceh susah produksi kertas, bahan bakunya enggak ada," lanjut Arya.
PT Industri Sandang Nusantara (Persero)
PT. Industri Sandang Nusantara (Persero) merupakan perusahaan tekstil yang berkantor pusat di Bekasi, Jawa Barat.
Didirikan pada 1999, perusahaan ini menghasilkan benang tenun, karung, dan karung plastik yang diproduksi oleh 7 baril pemintalan, 1 baril terpadu pemintalan dan penenunan, serta satu pabrik karung plastik.
Belakangan usaha Industri Sandang Nusantara ini justru bergeser dari bisnis intinya sebagai produsen tekstil. Selain masalah keuangan, kata Arya, hal ini pula yang menjadi alasan kementerian membubarkan perusahaan tersebut.
"Industri tekstil juga lagi tidak bagus, kita pantau. Sudah tidak lagi menarik. Mereka punya bisnis, tapi tidak ada hubungan sama tekstil. Ada penyewaan tanah, tapi kan aneh, karena tidak ada hubungannya. Jadi kita akan bubarkan, entah itu dimasukkan ke kepailitan dan yang lainnya," jelasnya.
PT Pengembangan Armada Niaga Nasional
PT Pengembangan Armada Niaga Nasional atau lebih dikenal dengan singkatan PT PANN merupakan BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan kapal.
Di luar itu, PT PANN juga bergerak dalam bidang telekomunikasi dan navigasi maritim serta jasa pelayaran untuk usaha jasa sektor maritim mulai dari pembuatan sistem pemantauan kapal, estimasi keberangkatan dan kedatangan kapal, informasi cuaca, kondisi cuaca, hingga identifikasi jarak jauh.
Namun, seperti PT Industri Sandang Nusantara, perusahaan ini tidak lagi andal dalam menjalankan bisnis intinya.
"Perusahaan dulu sebenarnya perusahaan pembiayaan. Kapal, pesawat terbang, dan sebagainya. Sekarang mereka sudah tidak di core business-nya. Ini juga mereka mengarah ke kepailitan. Ada mereka punya aset, hotel. Aneh juga, karena dulu bisnisnya bukan itu," katanya
PT Kertas Leces
Kertas Leces merupakan BUMN yang cukup tua karena didirikan pada masa penjajahan Belanda, yakni 1939. Pada 1940, pabrik ini beroperasi dengan kapasitas produksi 10 ton per hari dan menghasilkan kertas cetak yang memproses bahan baku jerami dan mengalami proses penyodaan.
Setelah Indonesia merdeka dan manajemen ditangani oleh pemerintah, PT Kertas Leces mengalami perkembangan pembangunan fisik melalui empat tahapan yang dimulai pada 1960 dan berakhir 1986, yang menghasilkan pabrik kertas dan bubur kertas terintegrasi.
Namun, pada Mei 2010, Kertas Leces berhenti beroperasi karena Perusahaan Gas Negara (PGN) menghentikan pasokan gasnya lantaran tunggakan utang Rp41 miliar.
Meski perusahaan sempat beroperasi kembali pada 4 Juni 2012, masalah keuangan yang membelit perusahaan ini tetap tidak terselesaikan. Pada 25 September 2015, perusahaan pelat merah ini pun diputus pailit alias bangkrut oleh Pengadilan Niaga Surabaya.
