PLN NP Ungkap Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
Pembangunan harus dimulai 2030 untuk bisa percepat NZE.
Ilustrasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir/PixabayFortune Recap
- PLN NP terus kaji pengembangan PLTN untuk efisiensi dan pencapaian target net zero emissions (NZE) dari 2060 menjadi 2050.
- PLN NP gandeng banyak pihak, termasuk Korean Hydro & Nuclear Power (KHNP) Co. Ltd., untuk kajian pembangunan PLTN dengan teknologi small modular reactor.
- Pengembangan PLTN harus hati-hati, mempertimbangkan lokasi, keekonomian proyek, sosiologi masyarakat, kesesuaian dengan kebutuhan energi nasional, dan teknologi terbaru yang dapat dibangun dengan kapasitas tidak terlalu besar.
Jakarta, FORTUNE - PT PLN Nusantara Power (PLN NP), subholding pembangkit PT PLN (Persero), masih terus mengkaji pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
Direktur Management Human Capital dan Administrasi PLN NP, Karyawan Aji, mengatakan pengembangan PLTN merupakan rencana jangka panjang dan membutuhkan waktu hingga 10 tahun dalam pembangunannya.
Namun, pembangkit listrik tersebut sangat efisien dan bisa menjadi kunci untuk mempercepat pencapaian target net zero emissions (NZE) dari 2060 menjadi 2050.
"Lima tahun itu kita harus siapkan infrastrukturnya, dan 5 tahun fisiknya. Jadi rencana jangka panjang. Jadi kalau kita sepakat buat PLTN di 2040, di 2030 kita harus mulai karena itu tidak mudah, harus punya keinginan politik yang cukup kuat," ujarnya dalam acara Halalbihalal bersama media, Selasa (23/4).
Sejauh ini, PLN NP juga telah menggandeng banyak pihak untuk melakukan kajian pembangunan PLTN.
Pada akhir tahun lalu, misalnya, PLN menggandeng Korean Hydro & Nuclear Power (KHNP) Co. Ltd. untuk menjajaki prakajian kelaikan pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia dengan teknologi small modular reactor.
Kolaborasi itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Direktur Utama PLN Nusantara Power, Ruly Firmansyah, dan President & CEO of KHNP, Jooho Hwang, dalam perhelatan Conference of the Parties ke-28 (COP28) di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), pada 1 Desember 2023.
"Ini sedang MoU [dengan Korsel]. Kita memang MoU dengan beberapa perusahaan, tidak hanya Korea. Ada Rusia dan Amerika. Penjajakan dulu masih. Karena belum tahu teknologinya apa, karena politik juga geopolitik juga berpengaruh," imbuhnya.
Menurut Aji, pengembangan PLTN harus dilakukan hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari lokasi, keekonomian proyek, sosiologi dan psikologi masyarakat, serta kesesuaian dengan kebutuhan energi nasional.
Tanpa persiapan matang, ia khawatir pembangunan PLTN di Indonesia justru sia-sia karena tak dapat dioperasikan.
"Ada negara yang punya PLTN tapi enggak beroperasi. Filipina, zamannya Pak Marcos. Makanya ini, pengembangan PLTN, perlu sosialisasi dan meyakinkan masyarakatnya," ujarnya.
PLN juga saat ini masih mencermati pengembangan teknologi PLTN terbaru yang dapat dibangun dengan kapasitas yang tidak terlalu besar sehingga pembangunannya bisa berlangsung cepat.
"Ada kelas 300 MW, 600 MW. Dan memang sekarang (teknologi PLTN) persaingannya cukup keras," katanya.
Sebelumnya, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu, menjelaskan energi masa depan akan lebih bersih dan ramah lingkungan. Tak terkecuali nuklir, PLN siap mengkaji energi alternatif itu sebagai salah satu sumber listrik bersih di Indonesia.
"Di tengah pesatnya pertumbuhan energi bersih di Indonesia, energi nuklir menjadi salah satu hal yang perlu untuk dikaji. Apalagi, nuklir berpotensi menjadi salah satu backbone kelistrikan di masa depan," kata Darmawan.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PLN NP Ruly Firmansyah mengaku optimistis kolaborasi dalam pengkajian energi alternatif tersebut akan berdampak positif bagi proses transisi energi di Tanah Air.
"Perkembangan tenaga nuklir saat ini sangatlah menonjol, bersifat lebih aman, lebih kecil, dan bersifat modular sehingga mempunyai peran penting dalam lanskap pembangkitan listrik kita," ujar Ruly.
