Kebijakan Buyback Tanpa RUPS Diperpanjang hingga Juni 2027

Menurut Hasan, perpanjangan kebijakan tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian waktu bagi emiten yang berencana melakukan buyback saham tanpa persetujuan RUPS. Sejumlah emiten menilai harga saham saat ini berada pada level yang memungkinkan untuk melakukan pembelian kembali.

“(Perpanjangan) ini tentu merespons permintaan kepastian kerangka waktu buyback tanpa persetujuan RUPS ini dari para emiten kita yang nampaknya sudah menilai harga-harga sahamnya di tengah yang memungkinkan mereka untuk melakukan kegiatan buyback ini,” ungkap Hasan.

Keputusan OJK diambil di tengah tekanan pasar saham Indonesia menyusul usulan Morgan Stanley Capital International (MSCI) untuk mengubah klasifikasi pasar modal Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.

Meski mendapat perpanjangan waktu, emiten tetap wajib memenuhi ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan buyback saham tanpa persetujuan RUPS. OJK menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dan keterbukaan informasi untuk menjaga transparansi serta kepercayaan investor.

Pelaksanaan buyback tersebut mengacu pada Peraturan OJK (POJK) Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal pada Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan.

Selain itu, emiten harus mematuhi POJK Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, khususnya ketentuan Pasal 6, 9, dan 14.

Hasan menegaskan pembelian kembali saham harus mempertimbangkan kemampuan keuangan perusahaan dan memenuhi kewajiban keterbukaan informasi.

“Yaitu dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, kemampuan keuangan perusahaan, dan adanya kewajiban keterbukaan informasi,” jelasnya.

OJK mengingatkan emiten yang akan melakukan buyback saham untuk tidak mengabaikan kewajiban pemenuhan batas minimum saham beredar di publik atau free float. Pelaksanaan buyback saham tanpa RUPS harus sejalan dengan agenda peningkatan porsi saham yang tersedia untuk diperdagangkan di pasar.

Tidak hanya itu, emiten juga diwajibkan melakukan pengalihan kembali saham hasil buyback atau refloat sesuai dengan kebijakan dan jangka waktu berlaku. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk transparansi penuh dan langkah perlindungan investor.

Lebih lanjut, OJK berkomitmen pada agenda reformasi pasar modal Indonesia, termasuk penegakan hukum secara konsisten untuk menjaga kepercayaan pelaku pasar.