Kemenkominfo Catat Baru 41,75% Lembaga yang Sediakan Siaran Digital

Menkominfo menyampaikan bahwa total Set Top Box (STB) yang dibutuhkan untuk  341 Kabupaten dan Kota mencapai 6.737.971 STB. Sebaran ini dibagi dalam tahapan ASO, mulai pertama hingga ketiga. Adapunpenambahan penyediaan 3 juta STB sudah diusulkan sejak Mei 2021.

“Kekurangan anggaran untuk pemenuhan STB pun telah disampaikan termasuk di dalam rapat bersama kita (Raker dengan Komisi I DPR) tanggal 7 Juni 2021 dan 30 Agustus 2021, yang mana kami harapkan agar kebutuhan ASO ini bisa sebagian di wilayah APBN,” katanya.

Johnny menyampaikan bahwa kekurangan anggaran akan mempengaruhi implementasi ASO. Sementara itu, Kominfo akan terus memastikan ketersediaan STB dan berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk penyelenggara multipleksing (MUX).

Menurut Menkominfo, penyediaan STB merupakan kunci implementasi digitalisasi penyiaran. Dengan kelengkapan perangkat STB, sinyal digital dapat dikonversi menjadi gambar dan suara untuk ditampilkan di TB jenis analog yang umum dimiliki oleh masyarakat Indonesia.

Sejauh ini, hanya kebutuhan STB untuk tahap pertama ASO yang sudah terpenuhi. Sedangkan tahap kedua dan ketiga masih belum bisa terpenuhi semua.

Merujuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial, Menteri Johnny menyatakan terdapat jumlah maksimal penerima bantuan STB sebanyak 6.737.971 Rumah Tangga Miskin.

Sebelumnya, Kemkominfo sudah menetapkan lima kelompok Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) sebagai penyelenggara MUX untuk implementasi ASO. Kelimanya, yakni Media Group, Surya Citra Media (SCM), Trans, Media Nusantara Citra (MNC), dan Rajawali Televisi (RTV).

Johnny G. Plate mengatakan, “Lembaga penyiaran yang dimaksud masih harus melalui tahap uji laik operasi yang mencakup coverage dan kualitas untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).”

Menurutnya, LPS yang tidak menjadi penyelenggara multipleksing masih dapat bersiaran dengan melakukan kerja sama dalam bentuk sewa slot multipleksing. “Seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Postelsiar),” kata Johnny.