MenkopUKM Ungkap 4 Syarat Agar Indonesia Jadi Kekuatan Ekonomi Dunia

Menurutnya, Indonesia sudah banyak diproyeksikan oleh berbagai lembaga internasional, seperti IMF (International Monetary Fund), bakal jadi salah satu kekuatan besar ekonomi dunia. Bahkan, menjadi yang keempat, setelah Amerika Serikat, Cina, dan India. "Oleh karena itu, pemerintahan Presiden Joko Widodo terus melakukan modernisasi Indonesia untuk 2045,” ujarnya.

Terkait keberadaan UMKM dan pengembangan kewirausahaan nasional, Pemerintah sudah menerbitkan Perpres Nomor 2/2022 tentang Kewirausahaan, dengan target meningkatkan rasio kewirausahaan hingga 3,94 persen di tahun 2024. Dengan kebijakan ini, pemerintah berkomitmen untuk menaikkan kelas UMKM dan memodernisasi koperasi melalui transformasi usaha dari sektor informal ke formal.

Selain itu, transformasi ke digital, penggunaan inovasi dan teknologi, serta tranformasi ke rantai nilai global. “Kami terus berupaya menghadirkan ekosistem usaha yang sehat, mudah, dan kuat,” ujarnya.

Selain memperkuat dari sisi regulasi, pemerintah juga sudah membuka akses lahan untuk rakyat lewat program Perhutanan Nasional. Ada sekitar 12,7 juta hektare lahan di seluruh Indonesia yang bisa dimanfaatkan rakyat.

Akses pembiayaan bagi para pelaku UMKM juga akan diperbesar dari 20 persen kredit perbankan untuk UMKM yang berlaku saat ini. “Presiden Jokowi ingin 50 persen lebih seperti di Korsel yang 81 persen. Kita akan ke arah sana,”ujarnya. 

Sejalan dengan peningkatan akses pembiayaan UMKM, dalam beberapa waktu belakangan, pemerintah pun sudah mempercepat program formalisasi usaha melalui penyerahan Nomor Indonesia Berusaha (NIB). Hal ini dilakukan supaya para pelaku UMKM bisa mendapatkan pembiayaan dengan lebih mudah.

Sementara, di sisi pemerintah, sebesar 40 persen Anggaran Pendapatan Belanja Pusat dan Daerah harus dialokasikan untuk pembelian produk-produk UMKM. Selain itu, usaha-usaha rakyat akan mulai dihubungkan melalui koperasi dan offtaker, sehingga para pelaku UMKM bisa lebih leluasa fokus pada produksinya.

Untuk memacu pertumbuhan UMKM, pemerintah pun menghubungkan usaha-usaha besar, seperti pabrikan mobil asal Jepang atau Korea Selatan, untuk memasok suku cadangnya dari UMKM. Dengan demikian, struktur industri yang didominasi usaha-usaha besar akan berubah melibatkan para pelaku UMKM di dalam rantai pasok bisnisnya.

Contoh lain, pada sektor perkebunan, pemerintah juga telah membenahi struktur perkebunan sawit milik rakyat. Selama ini rakyat hanya menjual ke perusahaan besar dalam bentuk tandan segar, namun nantinya setiap 1.000 hektare lahan sawit milik rakyat akan didirikan satu pabrik sawit dan minyak makan merah. “Targetnya, akan ada 41 persen industri sawit milik rakyat yang dikelola koperasi dan bisa hilirisasi,” katanya.

Sementara, pada sektor peternakan, pemerintah punya program korporatisasi Petani dan Peternak, yang dapat mengonsolidasikan petani berlahan sempit dalam koperasi untuk ditanami satu jenis tanaman produktif. “Minimum, 400 hektare dalam satu langkah korporatisasi petani,” kata Teten.