Pengusaha Elektronik Khawatir Relaksasi TKDN Buat Investor Kabur
- Relaksasi TKDN Presiden Prabowo Subianto menuai kekhawatiran dari pelaku industri elektronik nasional
- Gabel menilai pelonggaran TKDN tidak tepat dan justru perlu dikaji ulang untuk mendorong penggunaan produk lokal dalam belanja negara
- Usulan Gabel kepada pemerintah, termasuk adanya evaluasi mendalam terhadap penerapan TKDN dan penerapan TKDN sektoral
Jakarta, FORTUNE - Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk merelaksasi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menuai kekhawatiran dari pelaku industri elektronik nasional. Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel) menilai kebijakan tersebut berisiko melemahkan daya saing industri lokal sekaligus mengancam keberlanjutan investasi di sektor ini.
Sekretaris Jenderal Gabel, Daniel Suhardiman, menyampaikan bahwa kebijakan relaksasi TKDN justru berpotensi menurunkan utilisasi industri dalam negeri, terutama untuk produk-produk yang selama ini masuk dalam program pengadaan pemerintah.
“Ketidakpastian regulasi ini akan menimbulkan keraguan bagi investor. Bahkan, ada kemungkinan investasi di sektor elektronik akan dialihkan ke negara lain,” kata Daniel kepada awak media, Rabu (9/4).
Ia juga mengingatkan bahwa produsen lokal bisa kehilangan peluang besar di pasar B2G (business to government), baik lewat tender langsung maupun lewat sistem E-Katalog.
“Kalau produsen dalam negeri kehilangan akses ke belanja pemerintah, ini sama saja memotong jalur pemasaran yang selama ini jadi andalan,” ujarnya.
Gabel menilai pelonggaran TKDN tidak tepat dan justru perlu dikaji ulang. Menurut Daniel, pemerintah seharusnya memperkuat kebijakan tersebut demi mendorong penggunaan produk lokal dalam belanja negara.
“Kami berharap setiap satu rupiah uang rakyat yang dipungut melalui pajak dan masuk ke APBN, APBD, BUMN, dan BUMD bisa digunakan untuk membeli produk dalam negeri. Kalau uang negara dibelanjakan untuk produk lokal, maka nilai tambah seperti peningkatan PDB dan penyerapan tenaga kerja akan kembali ke masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Daniel juga menegaskan bahwa TKDN selama ini hanya berlaku untuk pengadaan pemerintah. Karena itu, menurutnya sangat wajar jika kebijakan ini memprioritaskan produk dalam negeri selama industrinya memang tersedia.
“Kalau industrinya belum ada, tentu saja tetap bisa impor. Tapi selama kita punya, kenapa harus beli dari luar?” katanya.
Usulan Gabel terhadap pemerintah
Sebagai bentuk masukan, Gabel juga mengusulkan adanya evaluasi mendalam terhadap penerapan TKDN, khususnya di sektor elektronik. Salah satu poin penting yang disarankan adalah penerapan TKDN sektoral, yakni kebijakan yang lebih spesifik untuk masing-masing kategori produk elektronik—di luar produk HKT (Handphone, Komputer Genggam, dan Tablet).
“Penerapan TKDN sektoral penting untuk meningkatkan utilisasi industri dan juga menjadi jaminan bagi investor bahwa Indonesia serius membangun industri elektroniknya,” kata Daniel.
Gabel berharap pemerintah mempertimbangkan kembali arah kebijakan TKDN agar tetap mampu menjaga ekosistem industri nasional yang tengah berkembang. Tanpa keberpihakan yang jelas, Indonesia dikhawatirkan akan kembali menjadi pasar belaka—bukan pusat produksi.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya agar regulasi mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) harus dibuat dengan fleksibel dan realistis guna menjaga daya saing industri Tanah Air di pasar global. Hal tersebut disampaikannya dalam sesi dialog pada acara Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, pada Selasa, 8 April 2025.
“TKDN sudahlah niatnya baik, nasionalisme. Saya kalau saudara—mungkin sudah kenal saya lama, mungkin dari saya ini paling nasionalis. Kalau istilahnya dulu, kalau mungkin jantung saya dibuka yang keluar Merah Putih, mungkin,” tutur Prabowo.
Kepala Negara menginstruksikan kepada seluruh jajaran pemerintahan, terutama para menteri, untuk mengubah kebijakan TKDN agar lebih realistis dan tidak membebani industri dalam negeri. Dia menjelaskan bahwa TKDN bukan hanya soal regulasi semata, tetapi juga menyangkut aspek yang lebih luas.
“Tolong diubah itu, TKDN dibikin yang realistis saja. Masalah kemampuan dalam negeri, konten dalam negeri itu adalah masalah luas, itu masalah pendidikan, iptek, sains. Jadi itu masalah, nggak bisa kita dengan cara bikin regulasi TKDN naik,” tegasnya.
