Perjalanan Karier Ibrahim Arief, Terjerat Kasus Chromebook

Perjalanan karier Ibrahim Arief berakar dari latar belakang pendidikan teknik informatika di Institut Teknologi Bandung (ITB). Sebelumnya, ia menempuh pendidikan di SMAN 8 Jakarta.

Setelah lulus pada 2008, Ibrahim Arief atau biasa disap Ibam, langsung masuk ke industri teknologi sebagai lead back end engineer di PT ValueStream International. Kariernya kemudian berkembang ke level internasional dengan bekerja di perusahaan teknologi berbasis di Belanda, Almende dan Bol.com.

Pengalaman ini membentuk profilnya sebagai engineer dengan eksposur global sebelum kembali ke Indonesia.

Nama Ibrahim mulai dikenal luas di ekosistem startup nasional saat bergabung dengan Bukalapak pada 2016. Di perusahaan e-commerce tersebut, ia menjabat sebagai Vice President of Engineering serta Vice President of Research and Development.

D posisi ini, Ibrahim terlibat dalam pengembangan teknologi inti dan strategi produk, sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu talenta teknologi di industri digital Indonesia.

Ia meninggalkan Bukalapak pada 2019, setelah berkontribusi dalam fase pertumbuhan perusahaan.

Langkah karier Ibrahim berubah signifikan ketika ia memilih masuk ke sektor publik pada 2020. Ia bergabung dalam inisiatif GovTech Edu, yang menjadi mitra Kemendikbudristek dalam pengembangan ekosistem teknologi pendidikan.

Dalam keterangannya, ia pernah menjelaskan alasan memilih tetap di Indonesia dibandingkan bekerja di perusahaan global.

“Rencana awal saya adalah berangkat ke Eropa dan membangun karir saya di Facebook London. Namun setelah melalui pertimbangan yang matang dan proses pengambilan keputusan yang alot, saya memilih untuk tetap tinggal di Indonesia bekerja sama dengan GovTech Edu,” ujarnya.

“Saya memahami kesempatan dipekerjakan oleh Facebook ━peluangnya mungkin satu dari seribu. Tapi, seperti yang kita tahu, pemerintah kita jarang menggunakan pendekatan teknologi yang berpusat pada pengguna dalam program mereka ━kemungkinannya mungkin satu dari sejuta, menurut saya. GovTech Edu adalah kesempatan yang bagus dan langka,” tambahnya.

Di GovTech Edu, Ibrahim menjabat sebagai Chief Technology Officer (CTO) selama periode 2020–2024. Perannya mencakup pengembangan sistem digital pendidikan, termasuk keterlibatan dalam proyek pengadaan perangkat teknologi.

Fortune Indonesia 40 Under 40

Dalam kariernya, Ibrahim Arief masuk dalam daftar Fortune Indonesia 40 Under 40 pada 2024. Ibrahim dinilai sebagai salah satu figur muda yang berkontribusi besar dalam pengembangan teknologi di sektor pendidikan digital.

Daftar tersebut menyoroti tokoh muda berpengaruh di berbagai bidang. Pengakuan ini diberikan berkat perannya sebagai CTO Govtech Edu Indonesia, yang kini menjadi bagian dari INA Digital Edu.

Kasus hukum yang menjerat Ibrahim berkaitan dengan program digitalisasi pendidikan melalui pengadaan 1,2 juta unit laptop dengan anggaran Rp9,3 triliun.

Proyek ini bertujuan mendukung pembelajaran, termasuk di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Namun, dalam prosesnya, penggunaan sistem operasi Chrome OS atau Chromebook menjadi sorotan.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengambilan keputusan teknis.

“(Para tersangka) menyalahgunakan kewenangan dengan membuat petunjuk pelaksanaan yang mengarahkan ke produk tertentu, yaitu Chrome OS untuk pengadaan teknologi informasi dan komunikasi dengan menggunakan Chrome OS pada tahun anggaran 2020-2022 sehingga merugikan keuangan negara serta tujuan pengadaan TIK untuk siswa sekolah tidak tercapai karena Chrome OS banyak kelemahan untuk daerah 3T,” ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar.

Dalam kapasitasnya sebagai konsultan teknologi, Ibrahim diduga memengaruhi kajian teknis. Hal ini termasuk melalui demonstrasi penggunaan Chromebook dalam rapat pada April 2020.

Ia juga disebut tidak menandatangani hasil kajian awal yang belum merekomendasikan penggunaan perangkat tersebut.

Kejagung menetapkan Ibrahim sebagai tersangka bersama tiga pihak lain, yaitu Sri Wahyuningsih, Mulyatsyah, dan Jurist Tan. Ibrahim sempat tidak memenuhi beberapa panggilan pemeriksaan sebelum akhirnya dijemput paksa pada Juli 2025.

Saat ini, ia berstatus tahanan kota dengan pertimbangan kondisi kesehatan, termasuk riwayat penyakit jantung kronis.

Kuasa hukumnya menegaskan posisi Ibrahim sebagai konsultan independen.

“Beliau bukan pejabat struktural, bukan ASN, dan bukan staf khusus menteri,” ujar Indra Haposan Sihombing.

Kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp1,98 triliun, lalu berkembang menjadi Rp2,1 triliun dalam proses persidangan. Jaksa pun menuntut hukuman 15 tahun penjara, denda Rp1 miliar, serta uang pengganti Rp16,9 miliar.

Kasus ini juga menyeret sejumlah pihak lain dan disebut memperkaya 25 entitas, baik individu maupun perusahaan teknologi.

Sementara itu, proyek pengadaan Chromebook dinilai bermasalah karena tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi infrastruktur di sejumlah wilayah, terutama terkait keterbatasan konektivitas internet. Ketidaksesuaian ini menjadi salah satu faktor yang memperkuat dugaan adanya perencanaan yang kurang matang.

Kasus ini pun mencuat di tengah sorotan terhadap tata kelola proyek digital berskala besar, khususnya yang melibatkan banyak pemangku kepentingan serta keputusan teknis yang krusial.

Perjalanan karier Ibrahim Arief menunjukkan transisi dari engineer global, eksekutif startup, hingga pengambil peran dalam transformasi digital sektor publik. Dalam proyek pemerintah, peran tersebut berada pada titik krusial antara kebijakan dan implementasi.

Kasus Chromebook akhirnya juga memunculkan pertanyaan publik, "Apakah murni kesalahan individu, atau ada celah dalam sistem?"

Dalam proyek besar, keputusan biasanya melibatkan banyak pihak dan melalui berbagai tahapan mulai dari perencanaan, evaluasi, hingga pengawasan. Jika salah satu tidak berjalan optimal, risiko bisa lolos tanpa terdeteksi sejak awal.

Kasus Ibrahim Arief juga menunjukkan bagaimana satu proyek bisa berdampak langsung pada karier.

Hingga saat ini, proses persidangan masih berlangsung dan belum memasuki putusan akhir.