Toyota Bertemu Menteri Perindustrian, Bahas Insentif Dorong Pembelian Unit Baru
TMMIN mengusulkan stimulus pemerintah untuk mengerek daya beli dan penjualan mobil baru, menyusul pergeseran permintaan konsumen ke kendaraan bekas.
Toyota mencatat distribusi wholesales 197.809 unit pada Januari–September 2026 dan pangsa pasar sekitar 29 persen, namun menilai dukungan permintaan tetap diperlukan.
Kemenperin menyiapkan usulan insentif kendaraan hybrid sebelum akhir 2026; bentuk dan besarannya masih dikaji dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik hybrid dan BEV.
Jakarta, FORTUNE — PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mendorong pemerintah menyalurkan stimulus guna meningkatkan daya beli masyarakat serta penjualan mobil baru dalam pertemuan dengan Menteri Perindustrian, Muhammad Sarmuji, di Jakarta, Selasa (27/10).
Usulan tersebut disampaikan guna menopang pertumbuhan industri otomotif yang saat ini menghadapi pergeseran permintaan konsumen dari mobil baru ke kendaraan bekas.
Presiden Direktur TMMIN, Nandi Julyanto, menyatakan dukungan kebijakan dari pemerintah menjadi penentu kondisi pasar saat ini.
"Kami menyampaikan pentingnya stimulus untuk meningkatkan daya beli masyarakat sehingga pembelian mobil baru dapat kembali meningkat,” kata Nandi seusai pertemuan.
Mengenai bentuk dan besaran stimulus, TMMIN menyatakan skema dukungan masih memerlukan pembahasan bersama pemerintah dengan mempertimbangkan parameter serta perlakuan bagi pelaku industri. Penilaian insentif tersebut dapat memperhitungkan indikator tingkat emisi dan efisiensi kendaraan sebagai dasar penilaian.
TMMIN mengutip data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) saat melaporkan distribusi wholesales mencapai 197.809 unit sepanjang Januari–September 2026. Capaian tersebut menempatkan Toyota pada posisi puncak pasar otomotif dengan pangsa sekitar 29 persen.
Meski demikian, pemeliharaan momentum pasar tetap dibutuhkan melalui dorongan daya beli konsumen sebagai penentu keberlanjutan permintaan kendaraan.
Pemerintah siapkan usulan insentif hybrid
PT Toyota Astra Motor (TAM) memperkenal Urban Cruiser EV di GIIAS 2025, Rabu (23/7). (Eko Wahyudi/Fortune Indonesia). Kemenperin pun tengah menyiapkan usulan perluasan insentif untuk kendaraan hybrid. Sarmuji mengatakan pembahasan teknis mengenai kebijakan tersebut telah dimulai dan ditargetkan diajukan sebelum akhir 2026.
Besaran maupun bentuk insentif yang akan diusulkan masih dalam tahap kajian. Pemerintah juga mempertimbangkan karakteristik kendaraan hybrid yang berbeda dari kendaraan listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV).
Sarmuji mengatakan pelaku industri tidak meminta agar insentif kendaraan hybrid disamakan dengan dukungan yang diberikan kepada mobil listrik berbasis baterai. Meski demikian, keberadaan insentif dinilai tetap penting untuk membantu perkembangan pasar kendaraan elektrifikasi di Indonesia.
“Dari industri pun tidak meminta sama seperti BEV, tidak minta sama, tetapi yang penting ada insentif. Besarannya secara teknis masih dikaji,” katanya.
Rencana tersebut membuka peluang bagi pemerintah memperluas dukungan terhadap kendaraan elektrifikasi di luar mobil listrik berbasis baterai. Namun, pengajuan usulan pada tahun ini tidak serta-merta membuat kebijakan langsung berlaku karena skema dan besaran insentif masih harus dibahas lebih lanjut.
Sarmuji juga menilai pasar otomotif Indonesia masih memiliki ruang pertumbuhan besar. Rasio kepemilikan mobil di Tanah Air baru sekitar 99 unit per 1.000 penduduk, jauh di bawah Malaysia yang mencapai sekitar 490 unit dan Thailand sekitar 275 unit per 1.000 penduduk.
Menurutnya, peningkatan kepemilikan kendaraan dapat mendorong pertumbuhan produksi industri otomotif sekaligus memperluas penyerapan tenaga kerja. Karena itu, kebijakan yang mampu memperbesar permintaan domestik menjadi salah satu faktor penting untuk menopang pengembangan industri otomotif nasional.
"Industri kita mulai tumbuh dan menuju kebangkitan. Kalau terus kita pacu, Indonesia memiliki peluang besar untuk melakukan reindustrialisasi. Karena itu, narasi deindustrialisasi sudah tidak lagi mencerminkan seluruh perkembangan positif yang sedang berlangsung," katanya.
