Jakarta, FORTUNE - International Institute for Sustainable Development (IISD) mendesak percepatan transisi energi berkelanjutan, merespon volatilitas minyak mentah yang terus melonjak dan kian jauh jauh diatas asumsi APBN. Reformasi subsidi, akses energi bersih, dan diversifikasi sumber energi pun dinilai belum optimal.
Pada September 2026, harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) mencapai US$112,81 per barel, jauh di atas asumsi APBN sebesar US$70 per barel. Pada periode yang sama, nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp18.000 per dolar AS, dibandingkan asumsi APBN sebesar Rp16.500 per dolar AS. Sementara itu, konsumsi BBM bersubsidi meningkat 9,1 persen menjadi sekitar 13,4 juta kiloliter.
Lead Electric Mobility and Indonesia Energy IISD, Achmad Zacky Ambadar mengatakan, volatilitas harga minyak menunjukkan pentingnya reformasi subsidi dengan mengalihkan skema penyaluran dari berbasis komoditas menjadi bantuan langsung kepada individu agar lebih tepat sasaran.
"Perbaikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi peluang untuk memprioritaskan rumah tangga yang paling membutuhkan sekaligus menjaga ruang fiskal untuk prioritas pembangunan lainnya," ujar Achmad, Jumat (30/10).
Menurut Achmad, kenaikan harga minyak turut memperberat belanja subsidi dan kompensasi energi yang telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Secara gabungan, belanja tersebut naik 68,4 persen, dari Rp234 triliun pada 2021 menjadi Rp394 triliun pada 2025.
Kenaikan itu terdiri dari peningkatan subsidi sebesar 30,5 persen dan kompensasi yang melonjak 124,5 persen. Di sisi lain, distribusi manfaat subsidi energi masih belum merata. Sekitar separuh manfaat subsidi justru dinikmati oleh 20 persen rumah tangga terkaya.
Selain reformasi subsidi, percepatan pengembangan energi terbarukan juga menjadi bagian penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap BBM. Salah satunya melalui program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GW yang ditujukan untuk mempercepat pemanfaatan energi surya dan memperluas akses energi.
Namun, implementasi program tersebut dinilai masih membutuhkan dukungan regulasi, tata kelola, serta mekanisme pelaksanaan yang jelas. Institute for Essential Services Reform (IESR) mengembangkan scorecard dengan tujuh indikator untuk menilai kesiapan dan kemajuan PLTS 100 GW, mencakup tata kelola, kebijakan dan regulasi, perencanaan sistem kelistrikan, teknologi dan rantai pasok, pendanaan, kesiapan proyek, serta kerja sama antarpemangku kepentingan.
Hasil penilaian menunjukkan belum ada indikator yang sepenuhnya siap. Teknologi dan rantai pasok paling mendekati kesiapan, didukung kapasitas produksi modul surya domestik sekitar 11–14 GW per tahun.
"Kondisi ini juga diperberat oleh koordinasi lintas lembaga yang belum optimal, terbatasnya proyek yang siap ditawarkan kepada investor dan kesiapan mekanisme pengadaan PLTS skala besar di PLN," kata Fabby Tumiwa, Chief Executive Officer IESR.
Tantangan transisi energi juga terlihat dari masih bertambahnya kapasitas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara. Sepanjang 2025, kapasitas PLTU meningkat 4 GW atau sekitar tujuh persen menjadi 60,7 GW. Sementara itu, PLTU captive atau pembangkit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri belum tercakup dalam skema pensiun dini.