Jakarta, FORTUNE – Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Budi Herawan, menyatakan perusahaan asuransi umum kebanjiran pengajuan klaim akibat banyak aset Pemerintahan hingga kantor DPR-DPRD yang rusak akibat huru-hara demonstrasi di sejumlah daerah.
“Dampak yang timbul dari aksi demonstrasi ini banyak laporan kerusakan dan klaim yang kami terima dari anggota kami maupun pemegang polis di daerah. Ini menunjukkan adanya beberapa kerusakan pada sejumlah aset, baik aset yang tetap maupun aset yang bergerak,” kata Budi saat Konferensi Pers Hasil Kinerja Industri Asuransi Umum di Jakarta, Senin (1/9).
Dari data asosiasi, sejumlah tempat yang mengalami kerusakan pasca huru-hara seperti kantor DPRD Makassar, Kantor DPRD Jambi hingga sejumlah Kantor Kepolisian wilayah Jabodetabek. Sejumlah aset yang dilaporkan rusak dan telah terlindungi asuransi berupa kendaraan dinas, gedung, hingga beberapa fasilitas umum di sekitar kantor DPRD.
Budi menyebut sebagian besar aset Pemerintah Daerah (Pemda) memang telah diasuransikan sesuai arahan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun demikian, pihaknya masih melakukan inventarisasi nominal klaim yang telah diajukan pada periode demo sejak 25 Agustus hingga 31 Agustus 2025.
“Kami imbau agar seluruh pihak korban segera melaporkan kerugian yang dialami kepada perusahaan asuransi terkait di mana polis disebut diterbitkan,” kata Budi.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 10.536 unit aset atau barang milik negara (BMN) dari berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L) telah diasuransikan hingga Oktober 2024. Bahkan, nilai premi yang telah dibayarkan mencapai Rp132,1 miliar.