FINANCE

Utang Luar Negeri RI Naik 2,7% jadi Rp6.349 Triliun, Ini Pemicunya

Utang pemerintah naik 5,4% di 2023.

Utang Luar Negeri RI Naik 2,7% jadi Rp6.349 Triliun, Ini PemicunyaIlustrasi Bank Indonesia/ Shutterstock Harismoyo
15 February 2024
Follow Fortune Indonesia untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News

Jakarta, FORTUNE - Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia hingga Desember 2023 mencapai US$ 407,1 miliar atau sekitar Rp6.349 triliun, tumbuh 2,7 persen secara year on year (yoy).

Asisten Gubernur BI, Erwin Haryono menjelaskan, peningkatan tersebut terutama bersumber dari transaksi ULN sektor publik. “Selain itu, peningkatan posisi ULN juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global termasuk Rupiah,” kata Erwin melalui keterangan resmi di Jakarta, Kamis (15/1).

Utang pemerintah naik 5,4%

Ilustrasi Bank Indonesia dalam Uang/Shutterstock E.S Nugraha

Lebih rinci Erwin menjelaskan, posisi ULN Pemerintah pada akhir kuartal IV 2023 sebesar US$196,6 miliar atau tumbuh 5,4 persen (yoy). Perkembangan ULN tersebut, menurut Erwin terutama disebabkan oleh penarikan pinjaman luar negeri, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek. 

Kenaikan ULN pemerintah juga dipengaruhi oleh peningkatan penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan internasional, seiring sentimen positif kepercayaan pelaku pasar sejalan dengan mulai meredanya ketidakpastian pasar keuangan global. 

Ia menyebut, sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN dan dalam rangka melanjutkan momentum pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk fokus mendukung upaya Pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas. 

Dukungan pembiayaan tersebut mencakup antara lain paling besar berada pada sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 23,7 persen dari total ULN pemerintah, Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 18,9 persen. Meski mengalami kenaikan, BI melihat posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8 persen dari total ULN pemerintah.

Utang swasta terkontraksi 1,9%

BUMS adalah badan usaha milik swasta
ilustrasi pekerja BUMS (unsplash.com/Mimi Thian)

Related Topics