Jaga Stabilitas Moneter, BI Gelontorkan Insentif Likuiditas Rp427 Triliun
- Bank Indonesia membeli SBN senilai Rp123,1 triliun hingga awal Mei 2026 sebagai langkah menjaga stabilitas rupiah di tengah tekanan global akibat konflik Timur Tengah.
- BI memperkuat intervensi pasar valas melalui transaksi spot, DNDF domestik dan luar negeri, serta memastikan likuiditas perbankan dengan pertumbuhan uang primer di atas 10 persen.
- Melalui kebijakan KLM senilai Rp427 triliun, BI mendorong penyaluran kredit ke sektor prioritas seperti pertanian, industri, jasa kreatif, konstruksi, real estate, dan UMKM.
Jakarta, FORTUNE – Bank Indonesia (BI) mengerahkan seluruh instrumen moneter guna membendung kejatuhan nilai tukar rupiah. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya gejolak pasar keuangan global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Hingga April 2026, nilai tukar rupiah terus tertekan hingga menyentuh kisaran Rp17.400 per dolar AS.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, menegaskan bank sentral melakukan intervensi beruntun, yang mencakup operasi di pasar valas, penguatan instrumen SRBI, hingga pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.
Pengawasan terhadap transaksi valuta asing juga kian diperketat.
“BI membeli SBN sebagai bentuk sinergi kebijakan moneter dan fiskal, yang mana hingga 4 Mei 2026 mencapai Rp123,1 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar Rp63,15 triliun,” ujar Perry dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK II di Jakarta, Kamis (7/5).
Otoritas moneter juga memperkokoh benteng rupiah melalui intervensi di pasar domestik maupun mancanegara. Operasi ini mencakup transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), hingga transaksi di pusat keuangan dunia seperti Singapura, Hong Kong, London, dan New York.
Sejalan dengan itu, BI memastikan ketersediaan likuiditas perbankan tetap terjaga. Pertumbuhan uang primer dipatok di atas 10 persen. Instrumen utamanya adalah Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) demi mendongkrak penyaluran kredit ke sektor prioritas.
Hingga awal April 2026, BI telah menggelontorkan insentif KLM sebesar Rp427 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp358 triliun dialokasikan pada lending channel dan Rp69,9 triliun pada interest rate channel.
Berdasarkan data bank sentral, kucuran KLM mengalir ke berbagai kelompok perbankan. Bank BUMN menerima Rp224 triliun, bank umum swasta nasional (BUSN) Rp166,6 triliun, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Rp29,6 triliun, dan kantor cabang bank asing (KCBA) Rp7,8 triliun.
“Secara sektoral, KLM telah disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, mencakup sektor pertanian, industri, dan hilirisasi, sektor jasa termasuk ekonomi kreatif, sektor konstruksi, real estate, dan perumahan, serta sektor UMKM, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan,” kata Perry.
BI turut memperketat aturan main di pasar valas. Sejak April 2026, batas (threshold) pembelian tunai valas terhadap rupiah dipangkas separuhnya, dari 100.000 dolar AS menjadi 50.000 dolar AS per pelaku tiap bulan.
Pagu ini akan kembali diturunkan menjadi 25.000 dolar AS.
Sebaliknya, BI menaikkan ambang batas jual DNDF dan transaksi swap dari 5 juta dolar AS menjadi 10 juta dolar AS per transaksi.
Bank sentral juga memperluas instrumen operasi moneter dengan menyertakan mata uang Offshore Chinese Renminbi (CNH) serta memperkuat skema transaksi mata uang lokal (Local Currency Transaction/LCT).
