Jakarta, FORTUNE - Bank Dunia memproyeksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5 persen pada tahun 2026, seiring dengan tekanan eksternal yang membebani investasi dan ekspor. Angka ini berada di bawah target pertumbuhan ekonomi oleh pemerintah sebesar 5,4 persen di 2026.
Dalam laporannya, World Bank menilai bahwa kinerja kuartal I dengan pertumbuhan 5,6 persen lebih kuat dari perkiraan dan terjadi konsentrasi pengeluaran publik di awal tahun.
Konsumsi swasta diperkirakan akan terus tumbuh sekitar 5 persen didukung oleh stimulus fiskal. Di sisi lain, konsumsi pemerintah bahkan mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi yakni 8,7 persen.
“Ketergantungan terhadap konsumsi publik sebagai penyangga pertumbuhan jangka pendek juga disertai risiko, mengingat ruang fiskal yang terbatas dan beban subsidi yang meningkat di tengah peraturan fiskal yang berlaku,” tulis laporan Indonesia Economic Prospects, dikutip Kamis (11/6).
Di Indonesia sendiri, terdapat dua guncangan beruntun yang menguji ketahanan ekonomi Indonesia. Pertama, pada akhir Januari, MSCI mengumumkan sedang mempertimbangkan untuk membekukan saham Indonesia dalam MSCI Emerging Market Index, yang memicu anjloknya indeks harga saham gabungan (IHSG) hingga 10 persen. Kemudian, eskalasi konflik di Timur Tengah pada 28 Februari juga menjadi guncangan yang menimbulkan dampak yang luas bagi Indonesia.
Terlepas dari beberapa tekanan tersebut, permintaan domestik kuartal I 2026 tetap kuat, dan tantangan meningkat di kuartal berikutnya. Tingkat inflasi memuncak pada Februari 2026 sebelum kemudian menurun menjadi 3,1 persen pada bulan Mei. Inflasi bahan pangan mencapai 4,9 persen dan inflasi inti meningkat menjadi 2,3 persen.
Sebagai respons, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan jangka pendek seperti mempertahankan BBM bersubsidi, membatasi kenaikan tarif penerbangan, pembebasan PPN untuk tiket pesawat ekonomi domestik, dan menurunkan harga avtur domestik. Kebijakan ini membantu menahan kenaikan harga dalam jangka pendek, tetapi juga akan menambah beban fiskal.
“Kondisi ini menggambarkan konsekuensi yang berulang: walaupun untuk menekan kenaikan harga akan melindungi daya beli rumah tangga saat ini, tetapi juga akan membatasi kapasitas fiskal untuk belanja prioritas di masa mendatang,” ujarnya.
Bank Dunia mencermati, prospek pertumbuhan jangka menengah Indonesia bergantung pada keberhasilan implementasi reformasi struktural dan berkurangnya hambatan eksternal. Pertumbuhan ekonomi saat ini didukung oleh stimulus dari sisi permintaan, seperti insentif fiskal dan belanja pemerintah yang terarah. Meski demikian, tanpa reformasi yang mendorong produktivitas, skema insentif tersebut hanya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk sementara waktu, dan sulit untuk mempertahankan secara berkelanjutan.
“Oleh karena itu, pencapaian pemulihan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen di tahun 2027-2028 akan sangat bergantung pada reformasi,” katanya.
Bank Dunia menilai, pemulihan ruang fiskal dan peningkatan kualitas belanja negara akan menjadi pondasi penting bagi pertumbuhan berkelanjutan. Selain itu, reformasi subsidi BBM perlu dilakukan.
“Lonjakan harga minyak global mengungkap beban fiskal dan kelemahan dari penargetan subsidi BBM, di mana 20 persen rumah tangga terkaya justru menerima setengah dari total subsidi BBM,” demikian isi laporan tersebut.
Mereka mengatakan bahwa guncangan harga minyak telah menjadi beban APBN dan menggerus ruang fiskal. Paket reformasi yang kredibel perlu menggabungkan tiga elemen. Pertama, penyesuaian harga, secara bertahap, dan diumumkan di muka, untuk mengurangi perbedaan antara harga subsidi dan harga pasar. Kedua, bantuan langsung tunai juga diminta lebih tepat sasaran ke 40 persen rumah tangga paling miskin. Kemudian, realokasi penghematan subsidi BBM perlu dilakukan secara transparan.