NEWS

Peneliti: JETP Belum Optimal Sertakan Partisipasi Publik dan Pemda

Bisa berdampak negatif pada nasib para pekerja dan PAD.

Peneliti:  JETP Belum Optimal Sertakan Partisipasi Publik dan PemdaIlustrasi : PLTU Tembilahan
18 July 2023

Jakarta, FORTUNE – Komitmen pendanaan transisi energi melalui Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai US$20 miliar atau Rp299,86 triliun (kurs Rp14.993 per dolar AS) disebut belum optimal mengikutsertakan keterlibatan masyarakat maupun Pemerintah Daerah (Pemda).

Ekonom sekaligus peneliti CELIOS, Bhima Yudhistira, mengungkap studi di tiga Provinsi Sumatra Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta tiga Kabupaten, Langkat, Cilacap, dan Probolinggo, menunjukkan bahwa Pemda belum aktif dilibatkan dalam agenda JETP, khususnya pada tahap transisi pekerja yang langsung terdampak, dan pekerja sektor UMKM di sekitar lokasi PLTU.

Bahkan, dampak pensiun PLTU batubara yang berakibat pada potensi pendapatan daerah yang hilang pasca pensiun PLTU belum disiapkan potensi pengganti nya. “Hal ini berakibat pada poin transisi berkeadilan atau ‘Just’ yang diusung JETP menjadi pertanyaan,” katanya dalam keterangan yang diterima Fortune Indonesia, Selasa (18/7).

Riset CELIOS yang melibatkan 1.245 responden nasional, menunjukkan 76 persen masyarakat tak tahu ada JETP. “Meskipun JETP mengangkat urgensi pensiun dini PLTU batubara dan percepatan transisi energi bersih, namun isu JETP masih belum dipahami sebagian besar masyarakat Indonesia,“ katanya.

JETP merupakan bentuk kemitraan pemerintah Indonesia dengan International Partners Group (IPG) yang dipimpin oleh AS dan Jepang. Kesepakatan yang terbentuk akan memobilisasi pembiayaan senilai US$20 miliar dari investasi publik dan swasta dalam bentuk hibah dan pinjaman bunga rendah, selama 3-5 tahun, untuk membantu transisi energi di Indonesia.

Dampak pada tenaga kerja

Ilustrasi PLTU.
Ilustrasi PLTU. (Pixabay/Benita Welter)

Salah satu dampak nyata yang terlihat dalam kajian tentang partisipasi Pemda dan masyarakat pada JETP adalah adanya tekanan pada sektor tenaga kerja, dan pendapatan masyarakat yang bergantung pada rantai pasok PLTU, ketika pensiun dini PLTU batubara mulai diterapkan.

“Sebagai contoh, terdapat sekitar 4.666 pekerja langsung baik tetap dan tidak tetap yang akan terdampak penutupan PLTU batubara di Langkat, Cilacap, dan Probolinggo. Ini pun belum termasuk pekerja tidak langsung yakni para pelaku UMKM yang berada di sekitar lokasi PLTU, serta pekerja di lokasi sumber batubara,” kata Bhima.

Sementara pada aspek pendapatan dan anggaran daerah, ada potensi hilangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemensiunan dini PLTU, dengan kisaran 1,2 persen hingga 6,4 persen dari keseluruhan PAD di suatu Kabupaten, yang mana bergantung pada besarnya kapasitas PLTU batubara di masing-masing daerah.

Rekomendasi

Ilustrasi: pembangkit listrik berbasis EBT milik PLN.

Related Topics

    © 2024 Fortune Media IP Limited. All rights reserved. Reproduction in whole or part without written permission is prohibited.