Comscore Tracker
NEWS

Syarat Mengajukan Klaim JKP dan Cara Daftarnya

JKP diklaim akan menggantikan manfaat dari JHT.

Syarat Mengajukan Klaim JKP dan Cara DaftarnyaBPJS Ketenagakerjaan. (Shutterstock/Sukarman S.T)

by Eko Wahyudi

Jakarta, FORTUNE - Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) rencananya akan diresmikan Presiden Joko Widodo pada Selasa (22/2). Hal itu disampaikan Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi, seperti dilansir dari kantor berita Antara.

Masduki mengatakan (22/2) program JKP adalah penguatan perlindungan sosial bagi pekerja yang mengalami PHK. Nantinya, iuran subsidi dari pemerintah akan dibagikan lewat program tersebut. "Jadi, pekerja tidak dibebani iuran baru. Pekerja peserta BPJS otomatis ikut program JKP," ujarnya.

Program JKP dicanangkan bakal menggantikan manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) bagi mereka yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK). Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

Ketentuan JHT yang hanya dapat dicairkan secara penuh saat peserta menginjak usia 56 tahun, banyak mendapatkan penolakan dari berbagai pihak. Jokowi pun memerintahkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk merevisi beleid tersebut.

Kendati aturan JHT bakal direvisi, namun program JKP rencananya bakal terus dilanjutkan. Lantas, apa itu JKP dan manfaatnya?

Syarat mengajukan klaim JKP dan cara daftarnya

Untuk bisa mendapat manfaat JKP, karyawan perusahaan besar harus terdaftar ke seluruh program jaminan sosial lainnya untuk mendapat manfaat, yakni JHT, kecelakaan kerja (JKK), jaminan pensiun (JP), jaminan kematian (JK), dan Jaminan Kesehatan.

Sementara untuk usaha mikro dan kecil disyaratkan untuk mendaftarkan karyawannya ke program JKN, JKK, JHT, dan JKM. Usia peserta kurang dari 54 tahun.

Masih ada 5 syarat lain yang harus dipenuhi peserta untuk mendapatkan manfaat, yaitu:

1. Peserta terkena PHK, baik berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).

2. Penerima manfaat harus bersedia bekerja kembali. Jika tidak berniat kembali bekerja, maka takkan mendapatkan manfaat JKP.

3. Penerima manfaat harus membayar iuran minimal 12 bulan selama 24 bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 bulan berturut-turut pada BPJS Ketenagakerjaan sebelum terkena PHK.

4. PHK terhadap pekerja yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT dilakukan sebelum berakhirnya jangka waktu PKWT.

5. Masa pembayaran iuran 6 bulan berturut-turut diperhitungkan dalam masa iuran paling singkat 12 bulan bulan dalam 24 bulan.

Tujuan dari JKP

Lalu apa tujuan dari JKP? Melansir laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, JKP merupakan program yang khusus dirancang untuk melindungi pekerja yang terkena PHK. Walau tak dipungut iuran lebih, tapi pekerja dan pemberi kerja disyaratkan harus rajin menyetorkan iuran program jaminan sosial lainnya.

Tujuan Program JKP untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja kehilangan pekerjaan. Pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak saat terjadi risiko akibat pemutusan hubungan kerja seraya berusaha mendapatkan pekerjaan kembali.

Manfaat JKP

Lalu manfaat apa yang ditawarkan program JKP? Manfaat yang ditawarkan JKP, yaitu uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Manfaat uang tunai diberikan selama 6 bulan setara 45 persen gaji untuk 3 bulan pertama dan 25 persen untuk 3 bulan selanjutnya.

Upah yang digunakan merupakan upah terakhir yang dilaporkan, dengan batas upah Rp5 juta.

 

Related Articles