Pembayaran Bunga Utang Pemerintah pada Februari 2024 Capai Rp69 T
Stok utang naik, Kemenkeu waspadai volatilitas yield SBN.
Menkeu, Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, pada Jumat (13/9). (dok.Kemenkeu)Fortune Recap
- Pembayaran bunga utang Indonesia meningkat drastis hingga Rp69 triliun hingga Februari 2024, naik 37 persen dari tahun sebelumnya.
- Rata-rata pembayaran bunga utang pemerintah sejak 2020 hingga Februari 2024 mencapai Rp47,2 triliun dengan kenaikan tiap tahunnya.
- Belanja subsidi pemerintah turun 41 persen menjadi Rp14,3 triliun hingga Februari 2024, termasuk subsidi BBM, LPG, listrik, dan penyaluran KUR.
Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pembayaran bunga utang Indonesia meningkat drastis seiring dengan peningkatan stok utang yang ditarik pemerintah.
Hingga Februari 2024, realisasi pembayaran bunga Utang Pemerintah mencapai Rp69 triliun, melonjak cukup drastis dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp50,3 triliun.
"Untuk pembayaran bunga utang kita, untuk tahun 2024, Rp69 triliun ini juga mengalami kenaikan cukup tajam, yaitu 37 persen," ujarnya dalam rapat dengar pendapat di Komisi XI DPR RI, Selasa (19/3).
Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Keuangan, rata-rata pembayaran bunga utang pemerintah sejak 2020 sampai dengan Februari 2024 mencapai Rp47,2 triliun.
Perinciannya: Rp34,3 triliun pada 2020 (naik 0,7 persen year on year/yoy); Rp40,4 triliun pada 2021 (naik 17,8 persen yoy); Rp42,0 triliun pada 2022 (naik 3,9 persen yoy); Rp5,03 triliun pada 2023 (naik 19,9 persen yoy).
"Kenaikan itu karena jumlah stok utang kita naik. Jadi, walaupun yield-nya stabil, tapi karena stok utang naik, maka pembayaran bunga utangnya lebih banyak. Dan juga adanya penambahan terutama waktu kita melakukan intervensi Covid-19 dan juga dalam rangka pemulihan ekonomi," kata Sri Mulyani.
Kementerian Keuangan akan terus menjaga bunga utang yang dibayarkan pemerintah, ujarnya, karena ada potensi peningkatan bunga utang mengingat volatilitas pasar keuangan yang masih cukup tinggi.
Subsidi energi
Hal tersebut dapat berdampak pada peningkatan imbal hasil SBN yang harus dibayar oleh pemerintah.
"Dengan kondisi stok utang yang cukup tinggi, maka beban bunga juga akan terlihat tinggi meskipun yield kita masih relatif sangat stabil," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga menyampaikan belanja non kementerian/lembaga (k/l) lainnya selain pembayaran bunga utang. Salah satunya, belanja subsidi pemerintah.
Belanja subsidi hingga Februari 2024 mencapai Rp14,3 triliun atau turun 41 persen dibandingkan dengan periode sama 2023.
Realisasi tersebut juga merupakan yang terendah sejak 2020, dengan perincian realisasi subsidi Rp11 triliun per Februari pada 2020; Rp12,4 triliun pada 2021; Rp21,7 triliun pada 2022; dan Rp24,3 triliun pada 2023.
Realisasi subsidi BBM mencapai Rp1.483 triliun atau turun 3,3 persen; LPG 3 kg sebesar Rp690 miliar (naik 3,3 persen); subsidi listrik Rp40,1 triliun (naik 2,7 persen); serta penyaluran KUR Rp41,6 triliun (naik Rp620,9 persen).
