Industri Baja Nasional Tertekan, Digempur Produk Murah dari Cina
- Industri baja nasional tertekan akibat banjir produk impor murah dari Tiongkok dan melemahnya permintaan domestik, hingga memaksa PT Krakatau Osaka Steel menghentikan produksi pada pertengahan 2026.
- Pemerintah melalui Kemenperin menyoroti dampak sosial-ekonomi dari penutupan tersebut serta meminta perusahaan memenuhi hak pekerja sesuai aturan yang berlaku.
- Kemenperin menyiapkan kajian strategi baru untuk memperkuat pengendalian impor, memperluas penerapan SNI wajib, dan mendorong penggunaan produk dalam negeri demi menjaga keberlanjutan industri baja nasional.
Jakarta, FORTUNE - Badai produk impor murah asal Tiongkok dan anjloknya permintaan domestik memaksa PT Krakatau Osaka Steel (KOS) menyerah. Produsen baja tersebut memutuskan untuk menghentikan seluruh kegiatan produksi sejak akhir April 2026 dan bakal menutup usahanya secara total pada Juni mendatang.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan keprihatinan mendalam atas nasib perusahaan tersebut. Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief, menandaskan bahwa keputusan pahit ini membawa dampak sosial dan ekonomi yang tidak ringan, terutama bagi para pekerja.
“Kami turut prihatin atas kondisi yang dihadapi para pekerja PT Krakatau Osaka Steel. Pemerintah memahami bahwa keputusan ini memberikan dampak sosial dan ekonomi yang tidak ringan,” ujar Febri di Jakarta, Selasa (5/5).
Ihwal penghentian pengoperasian ini, Febri meminta perusahaan tetap memenuhi hak-hak pekerja sesuai regulasi yang berlaku. Ia menilai tumbangnya KOS akan mengguncang rantai pasok sektor baja nasional secara signifikan.
Pucuk pimpinan KOS sejatinya telah menetapkan keputusan penghentian produksi sejak rapat Dewan Direksi pada 23 Januari 2026. Perusahaan mengungkapkan telah didera kerugian beruntun sejak 2022 akibat kinerja bisnis yang terus merosot.
Batu sandungan utama berasal dari derasnya arus baja konstruksi impor berharga miring. Produsen global, khususnya asal Tiongkok, memiliki keunggulan skala produksi yang masif. Alhasil, mereka mampu melepas produk dengan harga jauh lebih kompetitif di pasar Indonesia.
“Kondisi ini menempatkan industri baja nasional pada posisi yang sulit. Di satu sisi, produsen dalam negeri berkomitmen menjaga kualitas produk, namun di sisi lain harus menghadapi tekanan harga dari produk impor yang lebih rendah,” kata Febri.
Tekanan kian berat lantaran sektor konstruksi dalam negeri tengah mengalami perlambatan. Pasar domestik pun kian sempit bagi pemain lokal. Menurut Febri, persoalan ini bukan semata masalah internal perusahaan. Adanya kelebihan pasokan (overcapacity) baja global dan perang harga turut menggerus daya saing nasional.
Guna menangkis kemelut tersebut, Kemenperin mengklaim telah menempuh sejumlah langkah strategis. Mulai dari kebijakan larangan dan pembatasan (lartas), penerapan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI), hingga pemberian tarif bea masuk nol persen untuk bahan baku billet.
Kendati demikian, pemerintah mengakui kebijakan tersebut masih perlu diperkuat. Berkaca dari kasus KOS, pemerintah berencana memperketat pengendalian impor dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri niscaya guna menjaga stabilitas manufaktur nasional.
“Dinamika geopolitik global, struktur biaya produksi, serta tingkat permintaan domestik juga akan sangat memengaruhi efektivitas kebijakan yang dijalankan,” kata Febri.
