Agus Gumiwang Bertemu Purbaya, Bahas Insentif Kendaraan Listrik
Pemerintah melalui Agus Gumiwang dan Purbaya membahas skema insentif kendaraan listrik demi mempercepat adopsi elektrifikasi di industri otomotif nasional.
Arah kebijakan insentif kini difokuskan pada pengurangan ketergantungan BBM, efisiensi subsidi energi, serta perlindungan tenaga kerja di sektor manufaktur.
Pemerintah menyiapkan langkah menjaga keseimbangan pasar domestik dan ekspor.
Jakarta, FORTUNE - Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, merapat ke markas Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, Selasa (5/5). Agenda tunggalnya: membedah skema insentif kendaraan listrik yang kini tengah digodok agar lebih bertaji.
Pembahasan lintas kementerian ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan langkah strategis menyeret industri otomotif nasional masuk ke gerbang elektrifikasi. Agus menyatakan stimulus ini merupakan instrumen penting bagi percepatan adopsi kendaraan setrum, baik untuk roda dua maupun roda empat.
Meski demikian, pemerintah tampak masih menyimpan rapat detail angka.
“Insentif macam-macam tadi kami bicarakan. Kalau pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ini semakin relevan,” ujar Agus.
Arah angin kebijakan kali ini tak lagi melulu soal mimpi langit biru atau pengurangan emisi. Ada urgensi fiskal yang lebih nyata: menambal kebocoran devisa akibat ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah mulai melihat bahwa elektrifikasi adalah jalan keluar meringankan beban subsidi energi yang kian membengkak.
“Ada tujuan yang lebih penting sekarang, yakni mengurangi penggunaan BBM dan subsidi, serta memperkuat industri agar tenaga kerja kita terlindungi,” kata Agus.
Selain menjaga napas tenaga kerja di sektor manufaktur, insentif ini diproyeksikan menjadi fondasi struktur industri nasional yang lebih tangguh.
Asosiasi seperti Gaikindo pun mulai merasakan pergeseran serupa. Pasar otomotif Tanah Air kian bergerak ke arah elektrifikasi, memaksa pemerintah bergerak lebih gesit. Namun, Agus menjamin segmen konvensional tak akan dianaktirikan. Insentif untuk Low Cost Green Car (LCGC) dipastikan tetap berlanjut sebagai penyeimbang pasar.
Di sisi lain, birokrasi yang berbelit kerap menjadi hantu bagi pelaku usaha. Menyadari hal ini, Agus mengapresiasi langkah Menteri Keuangan yang membentuk tim khusus untuk mengurai hambatan usaha alias bottlenecking.
“Intinya kami membahas berbagai policy dan langkah yang perlu diambil pemerintah, baik sebagai stimulus maupun insentif, agar pertumbuhan manufaktur bisa berjalan lebih cepat,” katanya.
Tantangan besar memang membentang di depan mata, terutama soal orientasi pasar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan manufaktur adalah tulang punggung ekspor nasional dengan kontribusi 75 hingga 80 persen. Namun, Indonesia memiliki anomali dibandingkan dengan negara tetangga seperti Vietnam atau Thailand.
Sekitar 80 persen output manufaktur diserap pasar domestik, sementara porsi ekspor baru 21 persen. Ke depan, tantangan bagi Agus dan tim ekonomi adalah bagaimana mendongkrak ekspor tanpa menggoyah dominasi pasar domestik yang selama ini menjadi bumper utama perekonomian nasional.
