Jakarta, FORTUNE – Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) menyatakan sejumlah produsen otomotif asal Cina yang mulai menanamkan modal di Indonesia berharap mendapat dukungan pemerintah yang setara dengan yang selama ini diterima investor Jepang.
Ketua Bidang Pengembangan Pasar GAIKINDO, Jongkie Sugiarto, mengatakan para prinsipal otomotif asal Cina melihat besarnya komitmen pemerintah dalam mendukung investasi Jepang melalui berbagai insentif, regulasi yang adaptif, hingga pembangunan ekosistem industri.
Menurut dia, keinginan tersebut justru menjadi sinyal positif bahwa industri otomotif nasional masih memiliki daya tarik kuat bagi investor asing. Dengan adanya kepastian kebijakan dan dukungan pemerintah, produsen otomotif baru diyakini akan semakin percaya diri memperluas investasi di Tanah Air.
GAIKINDO menilai pemerintah selama ini telah menunjukkan komitmen yang konsisten dalam menjaga daya saing industri otomotif nasional. Dukungan tersebut diwujudkan melalui berbagai fasilitas investasi, insentif fiskal, hingga forum dialog rutin dengan pelaku industri.
Ketua Harian GAIKINDO Anton Kumonty mengatakan komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan industri telah menjadi fondasi penting dalam menjaga iklim investasi otomotif.
"Berbagai kebijakan yang diterapkan, mulai dari pemberian fasilitas investasi, insentif fiskal, hingga forum dialog yang rutin dengan pelaku industri, merupakan bentuk nyata upaya pemerintah dalam menjaga daya saing industri otomotif Indonesia sekaligus memberikan kepastian bagi seluruh investor," katanya.
Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah fasilitas User Specific Duty-Free Scheme (USDFS). Selama periode Juli 2008 hingga Desember 2025, realisasi impor melalui skema tersebut mencapai sekitar 8,25 juta ton dengan nilai sekitar US$800 miliar.
Dari 74 perusahaan yang memanfaatkan fasilitas tersebut, 57 di antaranya merupakan perusahaan otomotif. Skema itu membebaskan bea masuk atas impor bahan baku dan komponen yang belum dapat diproduksi di dalam negeri sehingga meningkatkan efisiensi biaya produksi.
Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) yang dimanfaatkan hampir seluruh merek kendaraan yang diproduksi di Indonesia, seperti Toyota, Daihatsu, Honda, Mitsubishi, Suzuki, Nissan, hingga Isuzu sesuai ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Kebijakan tersebut dinilai mampu menjaga permintaan domestik, mempertahankan utilisasi pabrik, serta melindungi lapangan kerja di sektor otomotif.
Komitmen pemerintah juga terlihat melalui implementasi program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) yang mendorong investasi kendaraan rendah emisi, mulai dari Low Cost Green Car (LCGC), Hybrid Electric Vehicle (HEV), hingga Battery Electric Vehicle (BEV). Menurut GAIKINDO, program tersebut berhasil memacu investasi baru, pengembangan kendaraan elektrifikasi, serta peningkatan penggunaan komponen lokal.
Di sisi lain, GAIKINDO menjelaskan investasi Jepang selama puluhan tahun tidak hanya berfokus pada pembangunan pabrik kendaraan dan komponen, tetapi juga pengembangan ekosistem industri. Dalam lima tahun terakhir, Jepang turut berkontribusi memperkuat rantai pasok otomotif melalui pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang serta Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) atau proving ground di Bekasi.
Untuk menjaga momentum investasi, GAIKINDO juga telah mengusulkan kepada Kementerian Perindustrian agar pemerintah memberikan stimulus yang berlaku bagi seluruh jenis kendaraan. Insentif tersebut diharapkan mencakup kendaraan bermesin pembakaran internal (ICE), hybrid (HEV), plug-in hybrid (PHEV), maupun kendaraan listrik berbasis baterai (BEV), sehingga seluruh pelaku industri memperoleh perlakuan yang setara dalam mendorong pertumbuhan pasar otomotif nasional.