Jokowi Tunjuk Zulkifli Hasan jadi Mendag, Hadi Tjahjanto Menteri ATR

Jokowi mengatakan, dalam memilih Menteri dan Wamen, pemerintah mempertimbangkan banyak hal dengan matang. “Ya melihat semuanya, rekam jejak, pengalaman, kemudian terutama untuk skill manajerial, karena sekarang bukan hanya makro saja, tapi mikronya juga harus secara detail dikerjakan,” katanya.

Zulkifli Hasan, menurut Jokowi, dinilai tepat untuk menempati pos Menteri Perdagangan karena memiliki banyak pengalaman di lapangan, terutama untuk menyelesaikan masalah lebutuhan pokok rakyat. Meski ekspor juga menjadi urusan Mendag, Jokowi menegaskan, ”Yang terpenting adalah urusan kebutuhan pokok di dalam negeri harus bisa kita jaga,” katanya.

Sedangkan, Hadi Tjahjanto dipilih sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, karena memiliki penguasaan teritorial yang terbukti mumpuni saat menjabat sebagai Panglima TNI. “Urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah dan sengketa lahan, sebanyak-banyaknya harus bisa diselesaikan. Yang kedua adalah urusan sertifikat,” ucapnya.

Mendag Zulkifli Hasan mengatakan dirinya siap untuk segera bertugas di Kementrian Perdagangan. Ia akan melanjutkan beberapa persoalan yang belum tuntas, seperti harga-harga komoditas pangan sampai ketersediaan minyak goreng yang masih bermasalah di tengah masyarakat.

“Ini amanah yang besar, dan kita tahu hari-hari ini soal minyak goreng yang belum tuntas. Kasihan rakyat kalau tidak kita selesaikan dengan cepat. Tentu, saya mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan Pak Luhut, Pak Lutfi, dan teman-teman yang lain,” kata Zulkifli.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini pernah menjabat sebagai Wakil Ketua MPR 2014-2019 dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup 2009-2014.

Sementara itu, Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa masalah sertifikat dan sengketa lahan akan menjadi fokus utama pekerjaannya. Target pertamanya dalam penugasan sebagai Menteri ATR/Kepala BPN yakni bisa memberikan 126 juta sertifikat tanah bagi rakyat. “Sampai saat ini sudah teralisasi sebanyak 81 juta,” katanya.

Masalah lain yang menjadi sasarannya adalah sengketa tanah. “Ini kemungkinan ada overlapping antara milik institusi maupun satuan lain dengan milik rakyat,” katanya. “Yang ketiga terkait dengan tanah di Ibu Kota Negara (IKN). Inshaallah, akan segera kami selesaikan.”