Tata Kelola Korporasi Berkontribusi terhadap Perekonomian, Pemerintah Pantau BUMN

Jakarta, FORTUNE - Pemerintah menilai penguatan tata kelola korporasi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus mempertahankan kepercayaan investor. Karena itu, pengawasan terhadap praktik tata kelola di perusahaan, termasuk BUMN, terus diperkuat sebagai bagian dari upaya menjaga fondasi pertumbuhan ekonomi.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, mengatakan lemahnya tata kelola di level korporasi dapat memicu krisis kepercayaan yang berdampak luas terhadap perekonomian nasional.

“Dan sebaliknya kalau kami lihat apabila terdapat kelemahan di tata kelola di level korporasi baik dalam bentuk pengungkapan yang tidak memadai, kelemahan pengawasan internal maupun praktik bisnis yang tidak akuntabel, ini juga tentu berpotensi menimbulkan berbagai risiko yang kita harus hadapi bersama,” kata Ferry di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (11/5).

Menurut Ferry, tata kelola korporasi tidak lagi dipandang hanya sebagai isu internal perusahaan, melainkan bagian dari strategi menjaga daya tahan ekonomi nasional. Pemerintah pun terus memantau implementasi governance di BUMN maupun sektor swasta agar selaras dengan agenda reformasi ekonomi.

Ia mengatakan pemerintah saat ini mendorong berbagai reformasi struktural untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional, mulai dari penyederhanaan regulasi hingga percepatan program-program strategis pemerintah guna mendukung pembangunan.

Di sektor keuangan, reformasi juga dilakukan melalui penguatan pasar keuangan dan ketahanan ekonomi nasional. Salah satu langkah yang didorong ialah penguatan transaksi mata uang lokal atau local currency transaction (LCT) guna mengurangi ketergantungan terhadap mata uang asing.

“Seluruh agenda ini ekspektasi kami tentu bermuara pada satu tujuan yaitu memperkuat kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Ferry menilai penerapan tata kelola yang baik mampu meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, memperkuat kualitas pasar modal, serta menjaga integritas sistem keuangan secara keseluruhan.

“Tata kelola korporasi memiliki aspek mikro, tetapi juga berdampak secara makro terhadap perekonomian,” katanya.

Karena itu, pemerintah memandang penguatan tata kelola korporasi sebagai agenda lintas sektor yang harus terus dikawal, termasuk melalui pengawasan terhadap BUMN dan harmonisasi regulasi dengan sektor swasta.

“Kami memastikan terdapat keseluruhan antara kebijakan di sektor keuangan, kebijakan BUMN dan BUMD serta kerangka regulasi yang berlaku bagi sektor swasta sehingga semuanya bergerak ke arah yang sama yaitu menjadikan tata kelola sebagai sumber keunggulan kompetitif Indonesia,” ujarnya.

Di tengah tantangan global, Ferry mengatakan perekonomian Indonesia masih menunjukkan resiliensi yang kuat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia disebut berada di level tertinggi di antara negara-negara G20, yakni sebesar 5,61 persen.

Pertumbuhan tersebut ditopang kuatnya konsumsi domestik serta tingkat inflasi yang terjaga di kisaran 2,4 persen. Kondisi itu juga diikuti penurunan angka pengangguran dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data Februari 2026, terdapat tambahan sekitar 1,9 juta orang yang bekerja.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tetap terukur melalui percepatan investasi, peningkatan produktivitas, serta penguatan sektor strategis seperti pertanian, manufaktur, hilirisasi, ekonomi digital, dan ketahanan energi.

Namun, target tersebut dinilai hanya dapat tercapai apabila arus modal tetap terjaga. Dalam hal ini, kepercayaan investor menjadi faktor kunci yang sangat dipengaruhi kualitas tata kelola pemerintah maupun korporasi.

“Modal akan tertarik ketika terdapat tingkat kepercayaan terhadap kualitas tata kelola, baik dari pemerintah maupun korporasi,” kata Ferry.