Pembangunan PSEL di 25 Lokasi Dikebut, Ditargetkan Rampung 2027
- Pemerintah mempercepat pembangunan proyek PSEL di 25 wilayah prioritas untuk mengatasi darurat sampah, dengan target administrasi rampung enam bulan dan konstruksi selesai dalam dua tahun.
- Enam daerah darurat seperti Bekasi, Depok, Bogor, Lampung, Semarang, dan Medan menjadi fokus awal karena volume sampah melebihi 1.000 ton per hari, ditargetkan tuntas paling lambat Mei 2028.
- Total investasi proyek mencapai sekitar US$5 miliar melalui skema KPBU yang melibatkan swasta, dengan pemilihan mitra berdasarkan teknologi terbaik dan minat investor yang tinggi.
Jakarta, FORTUNE - Gunungan sampah di sudut-sudut kota besar Indonesia bukan lagi soal aroma tak sedap, tapi semacam bom waktu yang mesti segera dijinakkan. Pemerintah menyiapkan dana segar US$5 miliar demi menyulap sampah menjadi energi listrik.
Langkah ini menyasar 25 wilayah prioritas melalui proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan birokrasi tidak boleh lagi menjadi sandungan. Ia mematok target ambisius: urusan administrasi harus tuntas dalam enam bulan, agar konstruksi fisik bisa rampung dalam dua tahun ke depan.
“Yang kita bahas hari ini itu yang kategori darurat [enam lokasi], yang open dumping, yang sudah menumpuk. Darurat yang 25 [lokasi]. Itu baru 22,5 persen [masalah sampah],” ujar Zulkifli di kantornya, Jakarta, Senin (11/5).
Fokus awal tertuju pada enam titik nadi: Bekasi, Depok, Bogor, Lampung, Semarang, dan Medan. Keenamnya adalah potret nyata darurat sampah dengan volume harian melampaui 1.000 ton. Targetnya jelas, fasilitas pengolah sampah di wilayah ini harus beroperasi paling lambat Mei 2028, sebelum kemudian merambah ke lokasi lain secara bertahap hingga 2029.
Namun, membangun instalasi modern tentu bukan perkara murah. Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara, Pandu Sjahrir, mengatakan tiap proyek setidaknya menelan investasi US$150 juta atau hampir Rp2,7 triliun. Secara total, megaproyek di 33 lokasi ini membutuhkan sokongan dana hingga US$5 miliar.
Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi tumpuan agar beban finansial tak sepenuhnya menguras kocek negara.
“Ada kontraktor juga. Ada investor lain yang masuk. Jadi, kami memilih sesuai dengan teknologi yang terbaik,” kata Pandu.
Ia mengklaim daya pikat proyek ini cukup kuat di mata pemodal. Terbukti, lebih dari 100 calon mitra sudah antre mendaftar.
Di sisi lain, pemerintah juga mulai melirik efisiensi melalui teknologi lokal, terutama untuk daerah dengan volume sampah yang lebih moderat, di kisaran 500 hingga 700 ton per hari.
“Sekarang kita selesaikan aturannya, agar ini juga bisa kita cepat selesaikan. Dan yang di bawah 1.000 ini mudah-mudahan teknologi dalam negeri,” kata Zulhas.
Kini, bola panas ada di tangan para regulator untuk memastikan payung hukum proyek ini segera terbit.Â
