Kementan Bantah Tutupi Temuan Kasus PMK pada 2015

Ia menyebut, dalam waktu dekat akan berinisiatif menyambangi Ombudsman untuk menindaklanjuti temuan tersebut. "Tunjukkan kepada saya, saya bisa tanya kalau ada anak buah yang kurang ajar, anak buah yang macam-macam," tuturnya.

Bambang juga memastikan bahwa Badan Karantina Pertanian selama ini bekerja dengan transparan. Itu, katanya, dibuktikan dengan adanya kerja sama pengawasan oleh Komisi Pengawasan Korupsi (KPK).

Dia juga menyatakan tidak pernah ada niat untuk memperkaya diri. Padahal ada banyak kesempatan untuk meloloskan proses perkarantinaan.

"Kalau ada malaadministrasi, banyak sekali tangkapan 5 ribu lebih. Kaya saya. Kaya sekali petugas karantina kalau ada itu burung harganya miliaran, ribuan kita tolak," ujarnya.

Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia menduga pemerintah dalam hal ini Badan Karantina Kementerian Pertanian melakukan malaadministrasi dalam menangani wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak belakangan ini. 

"Ombudsman berpandangan terdapat dugaan sangat kuat adanya malaadministrasi yang dilakukan Badan Karantina dalam bentuk kelalaian dan pengabaian kewajiban dalam melakukan tindakan pencegahan setelah mengetahui adanya dugaan kuat telah terjadi infeksi PMK di beberapa daerah di Indonesia," kata Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, saat konferensi pers secara virtual, Kamis, (14/7).

Berdasarkan informasi dan dokumen yang dikumpulkan Ombudsman, kata Yeka, PMK kembali masuk ke Indonesia pada 2015. Namun informasi ini tidak disampaikan ke publik, atau ditutup-tutupi oleh pemerintah kala itu.

“Tidak sedikit uang rakyat digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Karantina, namun demikian lembaga tersebut gagal dalam membendung pelbagai penyakit eksotik di wilayah Indonesia,” kata Yeka. 

Yeka mengatakan Badan Karantina Kementerian Pertanian seharusnya memperketat lalu lintas hewan dan produk hewan di Indonesia sejak 2015. Kemudian, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memperkuat lembaga otoritas veterinernya.

Menurutnya, lembaga yang berhak melakukan justifikasi, pengujian, penyidikan, pemeriksaan, hingga soal epidemiologis adalah otoritas veteriner. “Alih-alih memperkuat, banyak sekali justru di saat itu dari periode 2016 sampai 2019, banyak pemerintah daerah yang menghapuskan dinas peternakan dan kesehatan hewan,” ujarnya.

Selain itu, Yeka menyebutkan tidak semua provinsi dan kabupaten/kota memiliki pejabat otoritas veteriner. “Inilah yang mengakibatkan juga lambatnya penanggulangan pengendalian wabah PMK ini,” katanya.