Luhut Ungkap Manfaat dari Perjanjian Dagang RI–AS
Perjanjian dagang ART antara Indonesia dan Amerika Serikat dinilai sebagai langkah strategis memperkuat posisi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian perdagangan global.
Perjanjian ini memberikan tarif 0 persen untuk 1.819 produk ekspor unggulan Indonesia.
Pemerintah memastikan penghapusan tarif impor dari AS tidak berdampak besar.
Jakarta, FORTUNE - Indonesia mengamankan posisi perdagangannya dengan Amerika Serikat (AS) melalui penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART). Kesepakatan ini menjadi jangkar pengaman penting bagi eksportir nasional guna mengantisipasi ketidakpastian kebijakan tarif global dan potensi tekanan proteksionisme dari AS.
Perjanjian tersebut diteken di Washington, D.C., Jumat (20/2), oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan United States Trade Representative, Jamieson Greer. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan langkah ini merupakan manuver strategis menjaga kredibilitas ekonomi Indonesia.
“Perjanjian ini memastikan posisi Indonesia tetap kuat dan kredibel di tengah ketidakpastian perdagangan global. Ini adalah langkah strategis untuk melindungi kepentingan nasional sekaligus memperkuat daya saing ekonomi kita,” ujar Luhut dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (24/2).
Melalui skema ART, Indonesia beroleh tarif 0 persen untuk 1.819 produk ekspor unggulan ke pasar Negeri Paman Sam. Produk-produk strategis seperti minyak sawit, kopi, kakao, karet, hingga komponen elektronik masuk dalam daftar tersebut dengan nilai mencapai US$6,3 miliar, atau setara 21,2 persen dari total ekspor Indonesia ke AS.
Selain komoditas utama, AS memberikan akses bebas tarif bagi sektor tekstil dan apparel. Langkah ini sangat vital mengingat sektor tersebut menjadi tumpuan hidup bagi lebih dari 4 juta tenaga kerja nasional.
“Akses tarif nol persen untuk ribuan produk unggulan dan sektor tekstil menunjukkan bahwa kepentingan industri nasional dan perlindungan lapangan kerja menjadi prioritas utama,” kata Luhut.
Dia menyoroti dinamika hukum di AS setelah Mahkamah Agung negara tersebut membatalkan dasar hukum tarif resiprokal era Trump (IEEPA). Perubahan ini mendorong Gedung Putih menggunakan instrumen Section 301, yang memiliki daya tekan lebih agresif tanpa batasan tarif.
Dalam konteks tersebut, negara yang telah memiliki perjanjian resmi seperti Indonesia berada dalam posisi tawar yang jauh lebih kuat. Ketika penyelidikan Section 301 bergulir, komitmen nyata dalam ART akan menjadi perisai hukum yang melindungi akses pasar produk Indonesia.
Bahkan, ketidakpastian ini dipandang sebagai peluang menarik perusahaan multinasional yang mencari kepastian akses ke pasar AS melalui Indonesia.
Kesepakatan ART turut disertai komitmen kerja sama ekonomi besar-besaran. Indonesia menyepakati pembelian energi dari AS senilai US$15 miliar, pemesanan pesawat Boeing senilai US$13,5 miliar, serta impor komoditas pertanian sebesar US$4,5 miliar.
Selain itu, terdapat 11 nota kesepahaman bisnis pada sektor pertambangan, teknologi, dan manufaktur dengan total nilai US$38,4 miliar.
Terkait konsesi penghapusan tarif untuk 99 persen produk impor asal AS, DEN memberikan klarifikasi bahwa kebijakan tersebut tidak akan mengancam industri domestik. Mayoritas barang impor tersebut merupakan komoditas yang memang dibutuhkan dan tidak diproduksi secara mencukupi di dalam negeri, seperti kedelai, gandum, serta bahan baku industri.
Secara historis, 93 persen dari produk impor AS tersebut sejatinya sudah memiliki tarif sangat rendah di bawah 5 persen. Dengan kesepakatan ini, Indonesia dinilai mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan banyak negara tetangga di ASEAN karena tetap mempertahankan tarif 0 persen untuk ribuan jenis barang meskipun AS menerapkan tarif resiprokal.
