Pacu Momentum Ekonomi, Pemerintah Gelontorkan Stimulus Rp26,34 Triliun

Jakarta, FORTUNE – Pemerintah Indonesia menggelontorkan paket stimulus ekonomi bernilai Rp26,34 triliun untuk periode semester II 2026 demi menjaga stabilitas dan memacu momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Kebijakan besar ini bertumpu pada tiga pilar utama yang dijabarkan ke dalam delapan langkah strategis. Insentif yang disiapkan mencakup pemotongan tarif transportasi, program magang, hingga bantalan sosial berupa bantuan pangan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan langsung paket kebijakan tersebut dalam konferensi pers terkait stimulus ekonomi semester II-2026 di kantor Kemenko Perekonomian, Senin (22/6). Pemerintah berharap stimulus ini mampu merangsang berbagai sektor usaha yang mulai memerlukan dorongan likuiditas dan insentif fiskal.

“[Stimulus] terdiri dari insentif transportasi sekitar Rp2,04 triliun, anggaran magang dan vokasi sekitar Rp6,26 triliun dan bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun,” kata Airlangga.

Pada pilar pertama, pemerintah membidik gairah industri kreatif dan kesejahteraan para pekerja seni. Pemerintah menetapkan insentif pajak penulis berupa tarif khusus PPh Final Royalti sebesar 1,5 persen bagi penulis nasional.

Selanjutnya, untuk merangsang mobilitas masyarakat selama masa libur sekolah, pemerintah memberikan diskon transportasi massal. Tiket kereta api dipotong 30 persen mulai 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Diskon 30 persen juga berlaku untuk tarif dasar kapal Pelni sejak 20 Juni sampai 15 Agustus 2026.

Sementara itu, tarif jasa pelabuhan ASDP digratiskan pada 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Total alokasi anggaran pos ini mencapai Rp190,5 miliar dengan target 3 juta penumpang.

Tak hanya itu, pemerintahan Prabowo Subianto turut memberikan subsidi penuh PPN DTP 100 persen untuk tiket pesawat domestik berjadwal kelas ekonomi. Kebijakan ini menyedot anggaran Rp472,7 miIiar dengan target 2,3 juta penumpang.

Skema serupa kembali diterapkan untuk mengantisipasi lonjakan masa Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Pemerintah mengucurkan diskon tiket kereta api 30 persen (22 Desember 2026–4 Januari 2027) dan diskon tarif dasar Kapal Pelni 30 persen (17 Desember 2026–10 Januari 2027).

Pembebasan tarif jasa kepelabuhan ASDP juga diberlakukan kembali pada 22 Desember 2026–10 Januari 2027 dengan anggaran Rp161,4 miliar untuk 2,8 juta penumpang. Terakhir, subsidi PPN DTP 100 persen untuk penerbangan domestik ekonomi disiapkan sebesar Rp722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang.

Stimulus ini juga menyasar penguatan taji sektor industri. Pemerintah menerapkan kebijakan bebas bea masuk alias nol persen untuk impor LPG bagi industri petrokimia serta bahan baku plastik. Langkah ini diambil untuk menekan ongkos produksi sekaligus meredam efek rembesan inflasi pada barang konsumsi.

“Pada kebijakan keempat ini diharapkan dapat meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar Rp2,25 triliun berupa pengurangan kos bagi industri terkait dan efek multiplier efek atau efek pengganda yang bisa didorong,” ujar Airlangga.

Sebelumnya, guna mendukung industri penerbangan, pemerintah juga telah memangkas tarif bea masuk impor suku cadang pesawat udara menjadi 0 persen. Langkah ini terbukti efektif memotong biaya operasional maskapai sekaligus memperkuat daya saing industri Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) di Tanah Air.

Menyangkut pilar kedua, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, memaparkan bahwa Program Magang Nasional tahap II akan bergulir mulai Juli 2026. Program ini menelan pos anggaran Rp4,14 triliun. Pemerintah membidik 150.000 peserta yang merupakan lulusan baru perguruan tinggi.

Pada saat yang sama, program pelatihan vokasi mendapatkan jatah anggaran Rp2,12 triliun demi mendongkrak kompetensi tenaga kerja lokal.

“Target prioritas dari program ini difokuskan secara khusus kepada 220.000 lulusan SMK agar mereka siap kerja, serta perlindungan bagi 50.000 pekerja yang terdampak PHK agar mereka mendapatkan jembatan keterampilan baru untuk kembali ke dunia kerja,” kata Yassierli.

Pilar ketiga berfokus penuh pada jaring pengaman sosial. Pemerintah menjadwalkan distribusi bantuan beras gratis sebesar 10 kg per bulan yang dimulai pada Juli 2026. Bantuan ini menyasar 33,24 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama 3 bulan berturut-turut. Anggaran yang dipatok untuk program ini diperkirakan menembus Rp17,54 triliun.

Sebagai pelengkap kebijakan kedelapan, pemerintah meluncurkan bantuan Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan (SPHP) Kedelai. Pengrajin tahu dan tempe di wilayah dengan harga kedelai di atas Harga Acuan Pembelian (HAP) akan mendapat subsidi maksimal Rp2.000/kg. Kuota yang disediakan pada tahap pertama ini mencapai 250.000 ton.