Jakarta, FORTUNE - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat penyaluran Kredit Program Pemerintah mencapai Rp294,6 triliun kepada 4,24 juta debitur per 27 Oktober 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa angka tersebut melampaui total penyaluran sepanjang 2025 yakni Rp275,8 triliun.
“Kredit program bukan sekadar kredit bersubsidi, tetapi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas nasional. Keberhasilannya kita ukur dari usaha yang tumbuh, lapangan kerja yang tercipta, dan kesejahteraan keluarga yang meningkat,” ujar Menko Airlangga dalam keterangan resmi, Jumat (30/10).
Airlangga mengatakan bahwa UMKM menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I 2026.
Menurutnya, Kredit Usaha Rakyat (KUR) berperan dalam memperluas akses pembiayaan. Porsi KUR terhadap total kredit UMKM kini mencapai 30,6 persen, meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan 2019 sebesar 14,7 persen.
Sepanjang 2026, KUR telah menjangkau 4,12 juta debitur dengan penyaluran Rp265,9 triliun atau 90,1 persen dari target tahun ini.
Sejak 2015, penyaluran kredit program telah mencapai Rp2.440 triliun melalui 58,1 juta akad.
Saat ini, terdapat lima skema yang mendukung program pemerintah seperti KUR, Kredit Usaha Alsintan (Kredit Alsintan), Kredit Industri Padat Karya (KIPK), Kredit Program Perumahan (KPP), dan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS). Airlangga mengatakan bahwa kualitas penyaluran dijaga, dimana 68 persen pembiayaan mengalir ke sektor produksi, dengan rasio kredit bermasalah sebesar 2,14 persen.
Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat kredit program agar pembiayaan produktif semakin luas, UMKM lebih cepat naik kelas, serta integrasi data dan digitalisasi semakin kuat.
Kredit Program Perumahan ditargetkan mencapai hingga Rp50 triliun. Sementara itu, KPPS menawarkan pembiayaan hingga Rp15 juta dengan bunga flat 8 persen, tanpa agunan tambahan, dan disertai pendampingan.
“Kita tidak datang untuk sekadar menyalin model negara lain, tetapi untuk belajar dan memilih praktik terbaik yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Melalui kerja sama Pemerintah, lembaga keuangan, BUMN, sektor swasta, dan mitra pembangunan, kredit program akan semakin kuat dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif,” kata Menko Airlangga.