Prabowo Singgung Pimpinan Bea Cukai: Diganti kalau Tidak Mampu

Apabila pimpinan bea cukai jika tidak mampu bekerja, Prabowo menginstruksikan Menkeu Purbaya mengganti pimpinan tersebut. Peringatan itu sebagai langkah tegas Prabowo untuk memperbaiki kinerja di sektor bea dan cukai.

“Bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti,” ungkap Prabowo.

Ia menilai bangsa Indonesia saat ini tidak butuh pemerintah yang bekerja lambat. Karena itu, seluruh jajaran pemerintahan diminta bekerja serius dan tidak bersantai.

“Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat, jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha,” tegas Prabowo.

Peringatan yang dilontarkan Prabowo terkait pimpinan bea cukai muncul setelah dirinya menerima berbagai keluhan dan menemukan dugaan pelanggaran di sektor kepabeanan. Ia menilai praktik penyimpangan ekspor masih terjadi dan merugikan negara dalam jumlah besar.

Prabowo juga menyinggung praktik manipulasi laporan nilai dan jumlah komoditas ekspor atau under invoicing yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun di Indonesia. Modus tersebut dilakukan dengan melaporkan nilai ekspor lebih rendah dari nilai sebenarnya sehingga penerimaan negara berkurang.

Praktik manipulasi tersebut telah menyebabkan negara mengalami kerugian besar karena hasil ekspor tidak dilaporkan sesuai dengan fakta yang ada. Menurutnya, modus tersebut dilakukan dengan menjual komoditas ke perusahaan milik sendiri di luar negeri dengan harga di bawah pasar.

Ia turut menyoroti kemungkinan manipulasi data di lingkungan pelabuhan Indonesia. Praktik itu disebut dapat terjadi pada sejumlah komoditas strategis, mulai dari batu bara hingga kelapa sawit.

Sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sempat menjadi sorotan publik karena terseret dugaan tindak pidana korupsi terkait importasi barang.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama didakwa dalam kasus dugaan korupsi impor. Selain itu, beberapa pejabat lain juga telah ditetapkan sebagai tersangka, di antaranya:

• Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024–Januari 2026

• Sisprian Subiaksono selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan

• Orlando Hamonangan selaku Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Para tersangka diduga mengatur barang impor milik perusahaan kargo Blueray Cargo agar lebih cepat lolos dari proses pengawasan. Mereka juga disebut menerima fasilitas hiburan hingga barang mewah untuk mempermudah proses pengeluaran barang impor.

Prabowo menegaskan pemerintah harus berani mengakui berbagai persoalan yang terjadi di sektor tata kelola perdagangan dan penerimaan negara. Ia menekankan pada pentingnya pembenahan lembaga pemerintah, termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Ia juga mengenang situasi yang pernah terjadi pada era Orde Baru. Saat itu, pemerintah mengambil langkah berani terhadap institusi Bea Cukai karena dinilai tidak mampu bekerja dengan baik.

“Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintahan kita. Bea Cukai harus kita perbaiki, saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya bea cukai, kita tutup bea cukai, kita outsourcing ke swasta dan penghasilan negara naik,” ungkap Prabowo.

Menurutnya, semua menteri dan kepala badan perlu membersihkan birokrasinya masing-masing dan bertindak tegas agar pemerintah dapat melayani masyarakat dengan optimal.