Profil Sushila Karki, Perdana Menteri Baru Nepal

Sushila Karki lahir pada 7 Juni 1952 di Biratnagar, Provinsi Koshi timur. Karki merupakan anak sulung dari tujuh bersaudara.

Namanya muncul menjadi kandidat terkuat untuk memimpin pemerintahan sementara. Karki kini resmi ditunjuk sebagai Perdana Menteri interim Nepal untuk memimpin pemerintahan sementara waktu.

Ia dikenal sebagai praktisi hukum dengan latar belakang pendidikan mentereng. Karki berhasil menyelesaikan studi magister di jurusan Ilmu Politik di Banaras Hindu University India pada 1975 dan jurusan Hukum di Tribhuvan University Nepal pada 1978.

Bukan hanya profil Sushila Karki yang kini jadi sorotan warga dunia, sosok suaminya juga banyak dicari. Sosok suami Sushila Karki diketahui adalah Durga Prasad Subedi. Ia merupakan mantan pemimpin pemuda Kongres Nepal. Keduanya bertemu saat masih menempuh studi di Universitas Hindu Banaras.  

Subedi dikabarkan pernah terlibat dalam pembajakan pesawat pertama Nepal pada tahun 1973. Bersama dengan rekannya, Subedi mengambil tiga kotak berisi uang tunai dari pesawat untuk mendukung perjuangan demokrasi melawan monarki absolut.

Aksinya tersebut membuat Subedi dan lainnya menjalani hukuman dua tahun penjara. Mereka dibebaskan dengan jaminan dan kembali ke Nepal sebelum referendum 1980.

Sosok perempuan inspiratif ini memulai karier profesionalnya di bidang hukum sebagai advokat pada 1979. Latar belakang pendidikannya memainkan peran besar dalam membangun kariernya di dunia hukum.

Sebagai pakar hukum, Karki menaruh perhatian besar pada pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Ia pernah bergabung dalam Gerakan Rakyat 1990 untuk menentang rezim Panchayat. Tindakannya tersebut membuat Karki sempat dipenjara singkat di Biratnagar.

Pada tahun 2008, ia diangkat sebagai advokat senior di Asosiasi Pengacara Nepal. Karier yudisialnya dimulai ketika Karki ditunjuk sebagai hakim ad-hoc di Mahkamah Agung pada 2009, sebelum ditunjuk sebagai hakim tetap pada tahun 2019.

Puncak kariernya ketika Karki dipercaya untuk memegang kekuasaan tertinggi di Mahkamah Agung. Ia menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung ke-25, menggantikan Kalyan Shresta yang pensiun pada 2016. Sushila Karki direkomendasikan oleh Dewan Konstitusional dan diangkat secara resmi pada Juli 2016 hingga Juni 2017.

Profil Sushila Karki sebagai hakim dikenal luas sangat berani dan tegas. Sepanjang kariernya, ia banyak menangani kasus sensitif, termasuk korupsi. Ia pernah menjatuhkan vonis korupsi pada mantan Menteri Informasi dan Komunikasi, Jaya Prakash Gupta pada tahun 2012.

Karki juga turut ambil bagian dalam aksi penolakan amnesti bagi mantan anggota parlemen Maois sekaligus terpidana pembunuhan, Bal Krishna Dhungel pada tahun 2016. Pada tahun yang sama, Karki dipercaya memimpin putusan pemakzulan terhadap kepala lembaga anti-korupsi Nepal karena penyalahgunaan jabatan.

Tidak jarang keputusan kontroversial yang diambil Karki harus membuatnya bersitegang dengan pihak eksekutif. Pada tahun 2017, koalisi parlemen sempat mengajukan mosi pemakzulan pada Karki karena diduga terlalu terlibat jauh dalam pengangkatan kepala kepolisian.

Sushila Karki resmi dilantik sebagai perdana menteri sementara di Nepal pada Jumat (12/9). Ia menjadi perempuan pertama yang memimpin negara itu, menyusul gelombang protes yang menggulingkan pemerintahan KP Sharma Oli.

Proses pemilihan dilakukan dengan cara yang tidak biasa. Demonstran yang berasal dari kalangan muda anti-korupsi diketahui memakai platform Discord untuk mengadakan pemungutan suara kilat. Ada lebih dari 5 ribu anggota yang mendukung Karki sebagai pemimpin baru.

Penunjukan tokoh non-parlemen ini tercatat sebagai langkah yang belum pernah terjadi dalam sejarah Nepal. Namun, hal ini dianggap perlu diambil oleh sebagian besar masyarakat yang menuntut adanya wajah baru untuk memimpin negara dan membawa perubahan nyata.

Pelantikan Karki bukan hanya dipandang sebagai pengisi kekuasaan di negeri Himalaya tersebut, ia menjadi simbol perlawanan pada korupsi dan nepotisme. Adanya dukungan besar dari kalangan muda menunjukkan motivasi masyarakat yang kuat untuk reformasi politik di Nepal

Lebih lanjut, Nepal dijadwalkan akan menggelar pemilihan umum (pemilu) pada 5 Maret 2026 untuk menentukan perdana menteri definitif. Hingga saat itu tiba, Karki dipercaya untuk memegang kendali negara untuk sementera.

Rekam jejak yang mentereng dan aktif menyuarakan perlawanan pada korupsi membuat profil Sushila Karki dikenal sebagai sosok perempuan yang berani. Pelantikannya sebagai perdana menteri interim disambut positif yang menandai awal reformasi politik Nepal.