Suku Bunga Tinggi, Sri Mulyani Ingatkan K/L Hati-hati Gunakan Anggaran

17 Mei 2023, 15:56 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani elantik 12 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) dan pejabat non eselon setara pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. (Doc: Kemenkeu)

Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, meminta kementerian/lembaga untuk semakin berhati-hati dalam menggunakan anggaran. Sebab, inflasi tinggi di negara-negara maju dapat menyebabkan kenaikan suku bunga dan membuat biaya untuk melakukan pendanaan semakin mahal.

"Dengan inflasi di negara-negara maju sangat tinggi, maka suku bunga itu naiknya bisa mencapai 500 bps atau 5 persen. Ini suatu biaya dari anggaran yang sangat tinggi," ujarnya dalam Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2023, Rabu (17/5).

Selain itu, kata Sri Mulyani, masyarakat kini memiliki kesadaran dan sikap kritis yang semakin tinggi dalam mengawasi anggaran. Kementerian/lembaga juga harus mampu menjelaskan tiap anggaran yang digunakan.

"Tentu masyarakat makin kritis terhadap mengapa saya harus bayar pajak. Kita juga harus mampu untuk menjelaskan bahwa dampak dari pajak terhadap perekonomian bisa ditunjukkan kepada masyarakat secara keseluruhan," katanya.

Meski demikian, Sri Mulyani juga mengakui bahwa kementeriannya masih perlu banyak melakukan perbaikan. Sebab sebagai institusi yang mengelola keuangan negara, integritas para pegawai di Kementerian Keuangan akan terus mendapat sorotan dari masyarakat.

"Kami harus merasa sangat rendah hati untuk mengakui masih banyak perbaikan yang harus [kami] lakukan," katanya.

Kementerian/lembaga dengan kinerja anggaran terbaik

Dalam kesempatan tersebut, Kemenkeu juga memberikan penghargaan kepada kementerian dan lembaga atas penilaian kinerja anggaran 2022. Terdapat 15 kementerian/lembaga yang terpilih dengan nominasi belanja berkualitas untuk transformasi ekonomi Indonesia atau kinerja anggarannya terbaik pada 2022.

Posisi pertama ditempati Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian PAN-RB, serta Kementerian Keuangan.

Berikut daftar lengkapnya: